News

Kadisdik Simalungun Perlu Dievaluasi

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Terkait pemberhentian 992 Guru PNS di Kabupaten Simalungun, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Simalungun datangi kantor DPRD Simalungun.

Ketua DPRD Simalungun,Johalim Purba saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Pamatang Raya, Simalungun, Senin (15/7/2019) sekira Pukul 14.00 WIB,membenarkannya.

“Iya, kedatangan mereka mengenai guru-guru yang diberhentikan dalam SK Bupati kalau bahasa krennya menonjobkan. Ini kelihatan tidak benar bahwa Kadis yang sekarang ini tidak cakap seharusnya kalau dia belum mengerti apa akibat dari suratnya,” ujarnya.

Lanjut Johalim, konsederan atau dasar Bupati mengeluarkan SK ada dua yaitu surat dari dinas pendidikan dan teguran BPK RI.

“Dasar Bupati mengeluarkan SK adalah surat dari dinas pendidikan di nonjobkan aja itu, kenapa dinonjobkan karena ada peraturan Menteri, peraturan pemerintah dan alasannya karena sudah dikenakan finalti dari BPK karena menerima sertifikasi yang tidak wajar,” katanya.

Sambung Johalim Purba, kenapa tidak wajar menerima sertifikasi karena belum S1. Johalim menilai Surat yang dibuat Kepala Dinas berakibat luas, seharusnya terlebih dahulu kordiansi kepada DPRD.

“Yang tidak cakapnya Kadis Pendidikan itu, ia tidak konsultasi dulu ke banyak pihak karena suratnya itu berakibat panjang dan berakibat luas. Kita juga bilang kepada PGRI bahwa kita juga tidak nyaman dengan surat itu karena ada yang mengabdi di dunia pendidikan ini tinggal dua tahun lagi masa pensiun masa harus kuliah,” ungkapnya.

Lanjut Johalim, menerangkan bahwa Kadis Pendidikan tidak memikirkan sampai disitu.
Bupati tidak akan mengeluarkan surat tanpa ada dasarnya.

“Ada beberapa fraksi menolak Surat itu artinya dinas pendidikan ikut menpermalukan Bupatinya, tidak boleh seperti itu, kadis pendidikan tidak cakap tentang ini seharusnya kordinasi kepada mitra kerja Komisi IV DPRD Simalungun,” cetusnya.

Saat ditanyai apa langkah DPRD selanjutnya, Johalim menuturkan pihaknya meminta agar SK Bupati di tinjau ulang.

Baca juga: Fraksi di DPRD Simalungun Sepakat Menolak SK Pemberhentian 992 Guru

“Langkah selanjutnya kita masih menunggu kedamaian di dinas pendidikan, segerlah tinjau yang tidak baik, perbaikilah kalau ada sesuatu menurut kita tidak berdampak nyaman dan tidak menguntungkan maka alangkah baiknya di tinjau ulang direvisi kembali.Kadisnya tidak cakap, malahan kalau saya bilang Kadisnya yang perlu di Evaluasi,” pungkasnya.

Sementara, Ketua PGRI Simalungun, Albert Sipayung saat dikonfirmasi melalui selulernya, belum bisa dimintai keterangannya, meski nada aktif, beliau urung menekan tombol terima panggilan, bahkan pesan singkat pun belum dibalasnya.

Kadis Pendidikan Simalungun, Elfiani Sitepu saat dikonfirmasi belum bersedia memberikan keterangan.”Besoklah ya di kantor, aku lagi dijalan ini,” elaknya. (Mag05)