News

Kader Demokrat Tidak Setuju Wacana Pilkada Serentak Tahun 2024

JAKARTA, FaseBerita.ID – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Anwar Hafid, mengatakan partainya tidak sepakat Pilkada serentak dilakukan pada 2024 bersamaan dengan Pilpres dan Pileg. Demokrat lebih setuju daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada 2022 dan 2023, menggelar Pilkada serentak pada tahun saat jabatan berakhir.

“Tidak membayangkan bagaimana kacaunya proses pemilu yang akan kita hadapi jika ide penyatuan pemilu nasional dan lokal 2024 benar-benar terjadi,” ujar Anwar kepada wartawan, Kamis (28/1).

Anwar meminta kepada partai politik untuk memperhitungkan Pilkada serentak digelar di 2024. Pasalnya Pilkada 2019 saja sudah banyak petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia.

“Fenomena pemilu 2019 di mana ada 894 petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Hanya karena kelelahan akibat proses pemilu nasional serentak dengan lima kertas suara yakni calon presiden, calon DPR RI, DPD, calon DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota,” katanya.

Menurutnya, asas keselamatan manusia haruslah dipertimbangan oleh para partai politik yang ada di DPR dalam mengambil keputusannya mengenai penyelenggara Pilkada serentak ini. “Kalau dalam bernegara asas kemanusiaan adalah hal yang sangat penting bagi pertimbangan dalam mengambil keputusan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021 yang akan dibahas DPR. RUU tersebut menggabungkan UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dan UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016.

Naskah RUU Pemilu salah satunya mengatur pelaksanaan Pilkada pada 2022 dan 2023. DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah pada 2022. Dalam UU Pilkada sebelumnya, Pilkada serentak di seluruh provinsi, kabupaten dan kota digelar pada 2024 bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, dan Presiden.(jp/fabe)

iklan usi