News

JR Saragih Ternyata Berhentikan 1695 Guru Non Sarjana

Dua SK Dalam Satu Hari

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Untuk memenuhi kualifikasi Guru Sarjana (S1), Pemkab Simalungun memberhentikan 1.695 Guru PNS, dengan rincian sebanyak 922 guru S1 belum mencantumkan gelar, dan 703 guru non sarjana (belum S1). Jadi total keseluruhan guru yang diberhentikan menjadi 1.695 orang.

Pemberhentian guru tersebut sesuai tiga SK Bupati yang diterbitkan pada hari dan tanggal yang sama, 26 Juni 2019 bulan lalu. Sebanyak 1.659 guru PNS diberhentikan dengan rincian 992 guru PNS yang sudah Sarjana tapi belum mencantumkan gelar S1 sesuai SK Bupati Simalungun nomor 188.45/5929/25.3/2019.

Sedangkan 569 Guru SD sesuai SK Bupati nomor 188.45 /5927/25.3/2019 dan 134 Guru SMP tidak Sarjana juga diberhentikan sesuai SK Bupati nomor 188.45/5928/25.3/2019.

Namun SK tersebut sewaktu-waktu akan berubah setelah para guru melengkapi administrasi kependidikannya ke Dinas Pendidikan Simalungun berupa ijazah perguruan tinggi dan surat ijin belajar.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Simalungun Elfiani Sitepu melalui Sekretarisnya Parsaulian Sinaga saat diwawancarai wartawan di ruang kerjanya, Selasa (16/7/2019) sore.

“Guru yang tergolong dalam 992 itu sudah banyak mereka yang kuliah. Bahkan sudah tamat. Tetapi masih belum melaporkan gelar mereka,” ujarnya.

Menurut Parsaulian, pihaknya hanya melaporkan perubahan data kependidikan ke BKD agar BKD dapat mempertimbangkan guru-guru apakah dikembalikan untuk mengajar.

“Keputusannya ada di BKD. Dinas pendidikan hanya melaporkan perubahan data kependidikan atau perkuliahan guru. Keputusannya bagaimana pertimbangan BKD, kita tunggulah,” sebutnya.

Saat ditanyai mengenai 703 guru yang diberhentikan, Parsaulian mengatakan jumlah tersebut juga sudah ada perubahan. Sebab, sebagian dari mereka sedang menjalani perkuliahan.

“Ya, dari 703 ini sudah ada 200 orang yang melaporkan kalau mereka sudah ada yang kuliah. Masalah ini akan kita ajukan ke BKD biar ditinjau. Biarlah Kadis dan BKD yang memutuskan,” jelasnya.

Mengenai sertifikasi, menurut Parsaulian, masih dipending menunggu perkuliahan selesai. “Kalau sertifikasi guru itu memang kita pending menunggu selesai perkuliahan mereka masing-masing,” jelasnya.

Namun saat ditanya kembali terkait solusi kepada guru-guru yang belum kuliah tetapi sudah berusia 58 tahun mau pensiun, Parsaulian menolak menanggapinya.

“Soal ini ke BKD ajalah ya. Yang jelas SK mengharuskan supaya guru bersangkutan kuliah. Kita hanya menjalankan SK yang diterbitkan. Kalau ada perubahan silahkan berikan data yang akurat. Kalau tidak kuliah sesuai SK, maka mereka akan menjadi staf fungsional atau staf kantor. Sementara sertifikasi akan kita pending,” pungkasnya.

Terpisah, EP, salahseorang anak guru yang ikut diberhentikan sesuai SK Bupati kepada wartawan mengaku ibunya adalah seorang guru SD non S1 dan kini sudah berusia 58 tahun.

“Ada dua kelompok ini bang. Yang satu 992 Guru PNS yang Sarjana tapi belum mencantumkan gelar S1. Kelompok kedua sebanyak 703 guru PNS belum S1,” terangnya.

Lebih jauh EP menerangkan, SK Bupati terhadap pemberhentian 703 guru PNS non S1 juga diterbitkan pada tanggal yang sama.

“Mamaku masuk dalam kelompok 703. Padahal mamaku sudah mengabdi 30 tahun di sekolah SD dan sudah berusia 58 tahun. Dua tahun lagi dia sudah pensiun. Mamakku tamatan DI. Kalau harus kuliah biar dapat gelar S1 butuh waktu dua tahun. Jadi dua tahun kemudian Mamaku sudah pensiun. Apa artinya pencantuman gelar kalau sudah pensiun,” kesalnya.

Baca juga: Kadisdik Simalungun Perlu Dievaluasi

Menurutnya sesuai Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI nomor 466/BC.C5/DU/2014 yang diterbitkan tanggal 5 November 2013, ada pengecualian yaitu bagi guru yang belum memiliki kualifikasi akademik S1/D IV tetapi sudah mencapai usia 50 tahun pada 30 November 2013 dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru atau mempunyai golongan IVa.

“Sesuai surat edaran itu, kan ada pengecualian. Sedangkan Mamaku sudah ada 30 tahun mengabdi jadi guru. Lagi pula SK kan tanggal 26 Juni. Seharusnya sertifikasi berhenti ya tanggal 26 itu. Kenapa uang sertifikasi Mamaku mulai bulan Januari sampai saat ini belum cair? Padahal dari pusat sudah cair,” bebernya.

Dalam SK Bupati pemberhentian guru SD non S1 itu terlihat ada ditulis memperhatikan surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun nomor 420/2048/4.41/2019 tanggal 26 Juni yang lalu.

Sementara Ketua DPRD Simalungun Johalim Purba saat diwawancai di Sekretariat DPRD, Pematang Raya, Kabupaten Simalungun menilai Kadis Pendidikan perlu dievaluasi.

“Dasar Bupati mengeluarkan SK adalah surat dari Dinas Pendidikan. Kadis Pendidikan tidak bijak soal ini. Seharusnya kordinasi dulu kepada mitra kerja Komisi IV DPRD Simalungun. Kadisnya perlu dievaluasi ini,” tegasnya. (Mag05/des)