News

Jokowi Pidato di Sidang Umum PBB, Soroti Politisasi Vaksin, Terorisme dan Intolerasi

JAKARTA, FaseBerita.ID -Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidatonya secara virtual pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam pidatonya, mantan wali kota Solo itu menyampaikan pandangannya soal penanganan pandemi, pemulihan perekonomian global, ketahanan iklim, hingga perdamaian dalam keberagaman.

“Melihat perkembangan dunia sampai sekarang ini, banyak hal yang harus kita lakukan bersama. Pertama, kita harus memberikan harapan bahwa pandemi Covid-19 akan bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata,” ujar Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/9).

Menurut Jokowi kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani pandemi Covid-19, termasuk vaksinasi, sangat timpang. Padahal semua tahu bahwa dalam penanganan pandemi tidak ada yang aman bagi semua orang.

“Kemampuan dan kecepatan antarnegara dalam menangani Covid-19 termasuk vaksinasi sangat timpang. Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata,” katanya.

Di masa depan, Presiden juga menyerukan seluruh negara untuk menata ulang arsitektur sistem ketahanan kesehatan global. Menurutnya, diperlukan mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global, baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata ke seluruh negara.

“Diperlukan standarisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara, misalnya perihal kriteria vaksinasi, hasil tes, maupun status kesehatan lainnya,” jelasnya.

Presiden Jokowi menjelaskan, pemulihan perekonomian global hanya bisa berlangsung jika pandemi terkendali, dan antarnegara bisa bekerja sama dan saling membantu untuk pemulihan ekonomi. Indonesia dan negara berkembang lainnya, membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas.

“Yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Lebih lanjut Presiden Jokowi menyampaikan bahwa komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan yang rendah karbon, serta teknologi hijau sudah jelas dan tegas. Tetapi, proses transformasi energi dan teknologi tersebut harus memfasilitasi negara berkembang untuk ikut dalam pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi.

“Pandemi Covid-19 mengingatkan kita tentang pentingnya penyebaran sentra produksi kebutuhan vaksin di dunia di banyak negara,” ungkapnya.

Selain itu, Jokowi juga mengajak semua dunia untuk serius melawan terorisme, intoleransi, perang dan jaminan terhadap hak-hak perempuan dan kelompok minoritas harus ditegakkan.

“Kita harus tetap serius melawan intoleransi, konflik, terorisme, dan perang. Perdamaian dalam keberagaman dan jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas harus kita tegakkan,” ujar Jokowi.

Pria asal Surakarta, Jawa Tengah ini menambahkan praktik kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina dan krisis politik di Myanmar harus menjadi agenda dunia bersama untuk bisa diwujudkan.

“Potensi praktik kekerasan dan marginalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan serta krisis politik di Myanmar, harus menjadi agenda kita bersama,” katanya.

Jokowi pun mengingatkan, saat pemimpin ASEAN telah bertemu di Jakarta beberapa waktu lalu telah menghasilkan lima poin konsensus yang implementasinya membutuhkan komitmen penuh militer Myanmar.

“Harapan besar masyarakat dunia tersebut harus kita jawab dengan langkah nyata, dengan hasil nyata. Itulah kewajiban yang ada di pundak kita, yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk untuk memberikan harapan masa depan dunia,” pungkasnya.(jp/fabe)