News

Jika Ada Orang Kaya yang Ikut Program, Polisi Diminta Periksa Pendamping PKH

FaseBerita.ID – Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) tegaskan apabila ada warga kaya yang terima atau mendapat Program Keluarga Harapan (PKH), polisi akan diminta memeriksa pendamping PKH.

“Saya akan meminta Kapolres untuk memeriksa Pendamping PKH ini apabila ada orang kaya yang mendapat. Sempat ada yang memiliki mobil mendapat PKH, kalau sempat itu terjadi laporkan kepada kami, kami akan minta pendampingnya untuk di periksa,” kata Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani, Minggu (26/4).

Bakhtiar juga memastikan, terkait pendataan warga yang menerima PKH tidak benar jika ada yang mengarahkan Kepala Desa yang bermain, karena pendamping PKH berurusan langsung dengan Kementerian Sosial.

“Terkait PKH, ini problem yang bukan hanya di Kabupaten Tapanuli Tengah melainkan terjadi juga di kota/kabupaten lain. PKH itu memiliki pendamping sendiri, jadi apabila ada yang mengarahkan kepala desa yang bermain itu bohong, karena PKH tidak urusan kepala desa. Kami pun susah berkoordinasi dengan pendamping PKH itu. Data-data itu yang dilakukan pendamping PKH yang urusannya langsung ke Kementerian Sosial, gajinya pun bukan dari APBD tapi dari Kementerian Sosial,”ujarnya.

Untuk itu, lanjut Bakhtiar, Kepala Dinas Sosial Tapteng diminta untuk memberikan informasi siapa yang menerima PKH.

“Kadis Sosial agar menempelkan informasi siapa yang dapat PKH, apakah keluarga miskin. Jadi kalau kita masuk program keluarga harapan, mohon maaf ini masyarakat miskin, tapi apabila sudah punya rumah, punya sepeda motor, ngapain lagi dikasih PKH. Tapi sekarang ini ada orang yang menggiring opini walaupun kadang-kadang di media sosial dan akun palsu tapi masyarakat terbawa, bahwa Kepala Desa yang disalahkan, Bupati yang disalahkan. Urusan apa PKH dengan kepala desa, dengan bupati?. Kita sudah berusaha tapi pendampingnyalah yang mendata masyarakat penerimanya,” tutur Bakhtiar.

Dijelaskannya juga, bahwasanya kepala desa telah ada yang menyampaikan keluhan atas tidak adanya koordinasi pendamping PKH.

“Apabila kita lihat di media sosial, ada kepala desa dari Jawa sana yang mengeluhkan itu, jadi pendampinglah yang harus bekerja jujur. Kepala desa pun sudah ada yang mengeluh kepada kami bahwa pendamping ini tidak ada koordinasi dengan kepala desa, tidak koordinasi dengan lurah, masyarakat menyalahkan kepala desa dan lurah, ini tidak benar, ada pendampingnya. Polisi harus cek itu pendampingnya. Apa ada pendamping yang bermain. Itu tidak ada hubungannya kepada kami, Kadis Sosial sifatnya pembina, koordinasi,” ucapnya.

“Jadi jangan ada yang menyesatkan informasi, apabila ada yang menghujat kepala desa memakan dana PKH, keluarga kepala desa yang mendapat fitnah. Jadi saya sarankan agar bertobat dan meminta maaf kepada aparat pemerintahan yang difitnahnya itu karena itu bukan urusan mereka tapi itu urusan Pendamping PKH. Saya akan mengundang Pendamping itu supaya mendata yang sebenarnya. Tidak semua pendamping itu jahat dan tidak semua pendamping itu baik,” tambah Bakhtiar. (dh)