News

Jelang Pemilukada 2020 Mengurai Problematika Sosial Tanjungbalai

TANJUNGBALAI, FaseBerita.ID – Peduli Penggiat Tanjungbalai (P2TB) Kota Tanjungbalai memberikan pandangan serta gagasan tentang problematika sosial yang terjadi di Kota Tanjungbalai dalam momentum menghadapi kontestasi pilkada 2020 .

Ketua panitia Andrian Sulin didampingi kepengurusan tim pemuda (P2TB) lebih fokus kepada persoalan mencari figur yang mampu menjawab problematika sosial yang ada di Kota Tanjung Balai. Hal ini tidak terlepas dari kilas baliknya sudah kita lihat selama empat tahun terakhir masa kepemimpinan Walikota Tanjungbalai HM Syahrial.

Menurutnya, saat ini beragam problematika timbul baik dari sisi ekonomi pendidikan kesehatan kemudian infrastruktur dan persoalan lainnya baik di bidang sosial kemasyarakatan. Salah satunya hal sangat urgen yang kami sikapi adalah persoalan tentang kesehatan.

Standar kesehatan masyarakat kita melihat banyak problematika baik persoalan gizi buruk. Kemudian persoalan pinjaman Rp 126 miliar pembangunan rumah sakit tipe c.

Kemudian pelayanan kesehatan yang masih amburadul serta pelayanan kesejahteraan perawat magang tenaga medis yang sampai hari ini belum tertuntaskan. Kemudian kalau kita menyikapi dari sisi pendidikan itu banyak sekali permasalahan baik itu tidak tepat sasaran seperti bantuan siswa miskin untuk pendidikan. Kemudian persoalan simpang siur atau indikasi penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan aturan.

“Kita melihat bahwa Ombudsman sudah menempatkan pelayanan Publik di Kota Tanjungbalai sebagai pelayanan rendah di Sumatera Utara. Dari sisi perekonomian kita melihat tingkat kemiskinan sudah meningkat kemudian tanggungan di PKH. Tanggungan negara terhadap masyarat pra sejahtera yang dinaungi PKH Kota Tanjungbalai semakin meningkat itu menandakan bahwa tingkat kemiskinan dikota Tanjungbalai sudah meningkat,” ucap Sulin.

Andrian Sulin mengatakan bahwa jika dipandang dari sisi kelautan bahwa banyak nelayan belum mendapatkan haknya sebagai nelayan masih banyak persoalan baik dari proses konflik sosial yang berkaitan dengan para nelayan. Kemudian batas zona wilayah tangkap dan persoalan-persoalan lainnya diperairan.

“Intinya kita bukan bicara ganti Walikota 2020 tetapi kita ingin mencari figur yang mampu menjawab persoalan dan tantangan problematika kita di pilkada 2020,” harap Sulin.

Kita berharap Tanjungbalai ada progresif yang mampu menjawab problematika yang ada. “Kegiatan ini intinya menjadi prekat seluruh masyarakat Tanjungbalai dan mempunyai gagasan yang cemerlang yang menjawab problematika yang kita paparkan,” pinta Sulin bersama kepengurusan P2TB.

Harapan yang paling penting bagi kami dari penggiat peduli Kota Tanjungbalai (P2TB) bahwa calon walikota itu mampu diterima oleh semua elemen masyarakat baik dari elemen nelayan, elemen pemuda, elemen masyarakat, elemen etnis, kepercayaan dan agama.

Pemerintah Kota Tanjung Balai mendapatkan predikat disclaimer terkait pengelolaan anggaran menandakan betapa tidak profesionalnya walikota dalam menggerakkan mesin organisasi birokrasi.

“Itu merupakan satu cambuk yang keras bagi Kota Tanjungbalai. Masyarakat membutuhkan figur yang mampu menjawab problematika sosial Kota Tanjungbalai ke depan,” ujar Sulin. (ck04/rah)