News

Jaksa Keukeuh, Tetap Tuntut Bonaran 8 Tahun Penjara

TAPTENG, FaseBerita.ID – Sidang lanjutan perkara penipuan CPNS dan pencucian uang yang didakwakan terhadap mantan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Raja Bonaran Situmeang (RBS), kembali digelar di PN Sibolga Senin (17/6/2019) lalu, dengan agenda pembacaan replik terkait pledoi terdakwa.

Dalam tanggapan yang dibacakan Doni M Doloksaribu terungkap jika JPU tetap keukeuh atas tuntutan mereka sebelumnya, yakni menuntut hukuman 8 tahun penjara dan membayar Rp1 miliar subsider 1 tahun penjara terhadap terdakwa Raja Bonaran Situmeang (RBS).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) bekesimpulan jika analisa fakta yang diajukan oleh Penasehat Hukum yang dinyatakan dalam nota pembelaan tidak benar sama sekali, karena JPU dalam proses pembuktian menggunakan keterkaitan saksi-saksi yang berdiri sendiri, sehingga memggambarkan satu kejadian atau fakta yang dapat dihukum dan sesuai dengan hukum pidana.

JPU juga menegaskan jika dalam dalam perkara ini tidak menyatakan bahwasanya terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencucian uang. JPU dalam proses pencarian fakta-fakta di persidangan telah memghadirkan catatan rekening koran atas nama Farida Hutagalung yang menggambarkan adanya suatu transaksi yang memcirigakan.

Farida Hutagalung, seorang pengusaha catering mempunyai aliran uaang yang tidak wajar di mana ATM serta buku tabungannya dikuasai oleh Joko Hadi Prayetno, selaku ajudan terdakwa. “Berdasarkan fakta di atas, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai pembahasan tentang unsur-unsur pidana sebagaimana telah kami dakwakan kepada terdakwa, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam, ke satu pasal 378 KUHPidana, atau kedua pasal 372 KUHPidana, atau ketiga pasal 4 UU RI Nomor 8Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang,” ujar Doni M Doloksaribu.

Karena dakwaan berbentuk alternatif, sambung Doni, JPU langsung membuktikan dakwaan yang terbukti di persidangan, yaitu dakwaan ketiga pasal UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Di dalam tanggapannya JPU juga menyatakan agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar menghukum terdakwa 8 tahun penjara dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permintaan terdakwa tetap ditahan, membayar Rp1 miliar subsidair 1 tahun penjara dan membayar biaya perkara Rp5 ribu.

Setelah mendengarkan pembacaan replik dari JPU, Ketua Majelis Hakim menutup sidang dan dilanjutkan Senin mendatang, dengan agenda pembacaan duplik oleh rerdakwa. (ztm/int)