News

Iswadi: MK Perlu Lakukan Judicial Review UU Pilkada

MADINA, FaseBerita.ID – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Madina melalui Kordinator Divisi Hukum Data dan Informasi, Ahmad Iswadi menyebutkan, Mahkamah Konstitusi perlu melakukan Judicial Review dan merevisi Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Demikian disampaikan Ahmad Iswadi, Kamis (13/9/2019) di Panyabungan.

Menurutnya, Undang-Undang tersebut, kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengawasi Pilkada serentak tahun 2020 tidak sekuat Undang-Undang no 7 tahun 2017.

“Berdasarkan UU nomor 10 itu, Bawaslu hanya bisa memberikan rekomendasi. Sedangkan dalam Pemilu, Bawaslu Kabupaten/kota mempunyai kewenangan memutus perkara administrasi Pemilu,” kata Iswadi.

Ia menyebutkkan, dari sisi waktu penindakan perkara juga berbeda. Pada Pemilu 2019, Bawaslu punya waktu 7 ditambah 7 hari. Sementara, dalam Undang-Undang Pilkada hanya 3 ditambah 2 hari saja.

“Bahkan, dalam Undang-Undang Pilkada, disitu masih disebut Panwaslu. Sementara saat ini lembaga pengawas Pemilu di Kabupaten/Kota sudah ditetapkan menjadi Bawaslu dan bukan Panwaslu lagi. Karena itu, MK perlu melakukan revisi,” tuturnya. (wan)

USI