News

Ingat ya!!! 31 Mei Bukan Hari Kejepit Nasional

FaseBerita.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin menuturkan bahwa Jumat tanggal 31 Mei ASN tetap masuk seperti biasa. ’’(Jumat, red) itu hari kerja,’’ tandasnya usai memimpin kegiatan buka bersama di lingkungan Kementerian PAN-RB semalam (27/5).

Ya, masih saja ada yang menganggap bahwa Jumat (31/5) merupakan hari kejepit nasional (harpitnas). Pasalnya pada Kamis (30/5) merupakan libur nasional bertepatan dengan Kenaikan Isa Almasih. Kemudian pada Sabtu (1/6) tanggal merah Hari Lahir Pancasila.

Syafruddin menuturkan tidak benar bahwa pemerintah menetapkan Jumat sebagai hari libur cuti bersama menyambut lebaran 2019. Dia mengatakan bahwa yang libur itu pada 30 Mei dan 1 Juni. Itu pun Syafruddin mengingatkan bahwa ASN tetap wajib mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila pada Sabtu depan. ’’Tahun lalu juga begitu sama. Tanggal 1 Juni wajib upacara,’’ katanya.

Syafruddin mengatakan sesuai dengan etika kelembagaan seluruh ASN diharapkan hadir saat upacara Sabtu 1 Juni. Setiap instansi diimbau untuk membuat absensi kehadiran upacara Hari Lahir Pancasila.

Sejumlah kementerian dan lembaga sudah mengeluarkan ketentuan terkait upacara Sabtu tersebut. Di antaranya BKN memperbolehkan ASN untuk ikut upacara di kantor perwakilan BKN di daerah setempat. Seperti diketahui BKN memiliki sejumlah kantor regional (kanreg) di sejumlah titik. Di antaranya adalah kanreg BKN di Jogjakarta atau di Surabaya. Secara teknis nanti masing-masing ASN mengirimkan foto bukti ikut upacara ke pimpinannya sebagai bukti telah ikut upacara.

Lebih lanjut Syafruddin juga mengingatkan bahwa ASN maupun pejabat negara dilarang untuk menerima parsel.

’’Kalau kartu ucapannya saja tidak apa-apa. Barang parcelnya sebaiknya dikembalikan,’’ katanya. Dia juga sudah mewanti-wanti penjaga ruangannya untuk mengembalikan jika ada pemberian parcel berisi barang-barang.

Jika ada ASN atau pejabat negara yang masih menerima parcel, resikonya harus melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam laporan tersebut parsel dikategorikan sebagai gratifikasi. Sehingga harus dilaporkan ke KPK terlebih dahulu. Syafruddin juga mengimbau kepada seluruh masyarakat maupun para relasi untuk tidak perlu mengirim parcel atau sejenisnya kepada ASN maupun pejabat negara.

Bolos Bakal Kena Sanksi

Tanggal cuti bersama libur lebaran telah ditetapkan. Namun, bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang bolos pada 31 Mei dan 1 Juni. Ini menyusul keputusan bersama tiga menteri soal cuti bersama PNS. “30 Mei libur. 31 Mei itu wajib masuk. Kemudian 1 Juni wajib ikut upacara,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin di kantornya, Senin (27/5).

Syafruddin menegaskan, akan ada sanksi bagi PNS yang bolos. Sanksinya yakni sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. “Ingat ya enggak boleh bolos 31 Mei. 1 Juni masuk untuk upacara hari kesaktian Pancasila.

Semuanya akan diabsen. Jadi setelah upacara, PNS bisa langsung mudik. Dan, kembali lagi bekerja pada 10 Juni,” paparnya.

Menteri Syafruddin tidak akan memberi toleransi PNS yang minta cuti duluan. Sesuai surat keputusan bersama tiga menteri MenPAN-RB, Menaker dan Menag, cuti bersama mulai 3, 4, dan 7 Juni. Tanggal 5 dan 6 libur lebaran, 8-9 Juni libur Sabtu-Minggu.

“Di luar tanggal itu PNS enggak boleh bolos. Kan sudah dikasih THR satu bulan gaji penuh lengkap dengan tunjangan. Jadi jangan sampai tambah-tambah liburnya,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengingatkan, agar para pejabat dan pegawai di lingkungan Lembaga Kepresidenan menggela upacara Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni.

“Karena ini sudah dicantumkan ke dalam Keputusuan Presiden (Keppres), maka para pejabat dan pegawai di lingkungan Lembaga Kepresidenan wajib mengikuti upacara itu,” tutur Mensesneg pada buka puasa bersama Lembaga Kepresidenan, di aula Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Jumat (25/5) petang.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengimbau seluruh lembaga negara dan pemerintah daerah (Pemda) seluruh Indonesia untuk melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni mendatang.

Imbauan itu termaktub dalam surat edaran perihal pedoman peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni mendatang. Surat bernomor B.116/Ka.BPIP/05/2019 itu ditandatangani Pelaksana tugas Kepala BPIP Hariyono.

Rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila diawali dengan upacara secara serentak pada hari Sabtu 1 Juni 2019 pukul 08.00 WIB yang dipusatkan di halaman gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, dan akan dipimpin oleh Presiden RI selaku inspektur upacara.

“Pada waktu yang sama (menyesuaikan dengan waktu setempat) upacara juga dilakukan di seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah seluruh Indonesia, Perwakilan RI di luar negeri,” demikian bunyi surat edaran BPIP. (jpnn)