News

Ikut Psikotes Capim KPK, Integritas 3 Jenderal Polisi Disorot

FaseBerita.ID – Koalisi Kawal Capim KPK menyoroti tiga peserta seleksi calon pimpinan lembaga antirasuah dari jenderal polisi. Pegiat antikorupsi ini mempertanyakan integritas kandidat dari korps Bhayangkara tersebut.

Peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadhana yang menjadi bagian dari Koalisi Kawal Capim KPK menyebut, ada sembilan poin ideal yang perlu dimiliki pansel dalam memilih “pendekar” pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pertama, sosok capim itu harus mempunyai visi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kedua, memiliki pemahaman penanganan perkara korupsi. Ketiga, memiliki kemampuan manajerial dan pengelolaan sumber daya manusia.

Pada poin keempat, figur itu tidak mempunyai konflik kepentingan dengan kerja-kerja KPK. Kelima, terlepas dari kepentingan dan afiliasi dengan partai politik tertentu. Keenam, memiliki kemampuan komunikasi publik dan antarlembaga yang baik. Ketujuh, tidak pernah terkena sanksi hukum maupun etik pada masa lalu. Kedelapan, memiliki keberanian untuk menolak segala upaya pelemahan institusi KPK. Kesembilan, mempunyai profil dan karakter sesuai dengan nilai dasar dan pedoman perilaku KPK.

“Tentu seluruh kriteria tersebut harus muncul ketika pansel menyelesaikan tugasnya. Dan ini dapat dilihat dari nama calon Pimpinan KPK yang akan diserahkan ke Presiden,” kata Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Minggu (28/7/2019).

Kurnia menyebut, Pansel adalah saringan awal untuk menghasilkan pimpinan KPK yang benar-benar independen dan kredibel di mata masyarakat. Jika tidak, maka pansel hanya akan mengantarkan KPK pada kemunduran dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi.

Koalisi Kawal Capim KPK pun membuat beberapa catatan nama-nama Capim KPK yang diduga bermasalah. Mereka menyebut nama mantan Deputi Penindakan KPK Irjen Firli yang kini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan.

“Misalnya Irjen Firli yang diduga melakukan pertemuan dengan salah seorang kepala daerah. Kepala daerah tersebut sedang diperiksa oleh KPK dalam sebuah kasus. Tentu hal ini melanggar poin integritas angka 2 Peraturan KPK No 7 Tahun 2013,” ucap Kurnia. Dua pati Polri lain yang disebut adalah Wakabareskrim Brigjen Antam Novambar dan Wakil Kepala BSSN Irjen Dharma Pongrekun.

Koalisi Kawal Capim KPK mensinyalir Brigjen Antam Novambar sempat diberitakan diduga melakukan intimidasi terhadap mantan Direktur Penyidikan KPK Endang Tarsa. Kala itu Antam diduga meminta Endang Tarsa bersaksi agar meringankan Budi Gunawan.

Untuk Irjen Dharma Pongrekun, diketahui sempat menandatangani surat pemanggilan untuk Novel Baswedan terkait dugaan penganiyaan berat hingga menyebabkan tewasnya pelaku pencurian sarang burung walet di Bengkulu tahun 2004.

Tak hanya itu, Dharma juga sempat diisukan melakukan pelanggaran prosedur saat mengeluarkan salah seorang tahanan ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
“Tentu informasi ini harus dikonfirmasi ulang oleh pansel. Jika ini terbukti benar, maka sepatutnya pansel tidak meluluskan figur-figur tersebut,” tegas Kurnia.

Koalisi Kawal Capim KPK pun mrnyoroti kepatuhan kandidat dalam melaporkan LHKPN ke KPK. Menurutnya, pelaporan LHKPN merupakan suatu kewajiban hukum bagi setiap penyelenggara negara, hal ini diatur dalam UU No 28 Tahun 1999, UU No 30 Tahun 2002, dan Peraturan KPK No 07 Tahun 2016.

Menurut Kurnia, dari instansi kepolisian baik polisi aktif atau pensiunan, seluruh pendaftar dapat dikategorikan tidak patuh dalam melaporkan LHKPN. Perilaku serupa juga terjadi di korps kejaksaan. Dari enam kandidat, baik jaksa aktif atau pensiunan, hanya satu orang yang patuh dalam melaporkan LHKPN.

Begitu juga dengan peserta dari latar belakang hakim. Baik hakim aktif atau pensiunan. Seluruh pendaftar tidak patuh dalam melaporkan LHKPN ke KPK. “Setiap instansi sejatinya telah mengatur hal tersebut (LHKPN),” kata Kurnia.

Untuk kepolisian telah ada regulasi PerKap No 18 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian. Kejaksaan terdapat Instruksi Jaksa Agung No: INS-003 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pengisian LHKPN 2019.

Insitusi Kehakiman sendiri terdapat aturan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No 147/SEK/SK/VIII/2017 tentang Kewajiban Penyampaian LHKPN di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

“Tentu jika dikaitkan dengan integritas, seharusnya LHKPN dapat dijadikan salah satu indikator utama penilaian kelayakan dari pendaftar calon Pimpinan KPK,” sambungnya.

Bahkan Koalisi Kawal Capim KPK pun menyoroti figur-figur dari para pendaftar yang diduga tidak punya keberpihakan dalam pemberantasan korupsi. Dari unsur advokat diketahui dari 12 pendaftar, dua di antaranya pernah membela kasus korupsi.

Selain itu, unsur Hakim, diketahui dari 9 pendaftar, enam diantaranya pernah menghukum ringan dan juga membebaskan pelaku korupsi. Padahal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan untuk menghukum maksimal dengan rentang waktu hingga 20 tahun bahkan seumur hidup. “Maka dari itu menjadi wajar jika publik meragukan keberpihakannya dalam pemberantasan korupsi,” pungkas Kurnia. (jpg)