News

IJTI Siantar-Simalungun Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis JTV

SIANTAR, FaseBerita.ID- Tindakan kekerasan dan pelecehan profesi jurnalis terhadap jurnalis JTV Situbondo, Andi Nurholis yang dilakukan pengawal Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Selasa (16/3) mendapat kecaman dari berbagai pihak. Termasuk dari pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Koordinator Daerah Kota Pematangsiantar-Kabupaten Simalungun .

Ketua IJTI Koordinator Daerah Kota Pematangsiantar-Kabupaten Simalungun, Daud Sitohang didampingi Sekretaris Siti Isyani Noor mengatakan, pihaknya telah menerima informasi terkait peristiwa yang Andi Nurholis,yang juga anggota IJTI.

Diterangkan Daud, sesuai informasi yang diterimanya, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, melakukan kunjungan kerja di Dusun Gundil, Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, Selasa (16/3) siang. Agendanya seremonial panen raya udang vaname, di lokasi tersebut.

Sekitar pukul 13.30 WIB, Wahyu tiba di lokasi dan langsung disambut Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPPAB) Situbondo, Ujang Komarudin Asdani serta jajaran Forkopimda Kabupaten Situbondo. Di antaranya Bupati Situbondo Karna Suswandi, Kapolres Situbondo AKBP Ach Imam Rifai, Kajari Situbondo dan Dandim 0823 Letkol Inf Neggy Kuntagina. Acara berlangsung dengan serangkaian sambutan dan pemaparan dari Kepala BPBAP Situbondo.

Andy Nurholis, repoter JTV bersama teman-teman media lainnya melakukan peliputan dengan mengambil gambar saat prosesi pemaparan. Karena posisi jurnalis dan para juru foto sedikit menutupi banner acara pemaparan, salah seorang petugas dari humas KKP bernama Novi, meminta para awak media dan juru foto untuk lebih bergeser ke belakang. Andi dan para jurnalis lainnya menuruti perintah tersebut.

Karena posisi masih kurang ke belakang, Novi kembali meminta mereka untuk terus mundur (bergeser ke belakang). Namun ternyata tepat di belakang Andi, ada seseorang yang tidak dikenalnya berpakaian kemeja putih dan celana kain hitam. Lalu Andi meminta Novi agar orang tersebut juga lebih mundur sehingga Andi bisa lebih mundur.

Namun, seorang petugas (pengawal kementerian) yang memegang payung dan mengenakan tas punggung langsung mendorong Andi dan membentaknya. Agar suasana tidak gaduh, Andi mengajak petugas tersebut ke belakang untuk berbicara baik-baik.

Namun tak lama kemudian, datang dua petugas lainnya yang juga pengawal menteri menghampiri Andi. Oleh petugas yang pertama, Andi didorong untuk kedua kalinya. Suasana sontak gaduh. Lalu, datang dua petugas berseragam TNI meredam tiga pengawal menteri. Andi pun dihampiri rekan-rekannya sesama awak media dan salah seorang petugas BPBAP, Manijo, untuk meredam suasana.

Tindakan kekerasan dan pelecehan profesi jurnalis saat melakukan tugas liputan direkam jurnalis TransTV, Zainal Ali Mustofa, dan disaksikan sejumlah awak media lainnya. Salah satunya reporter RRI Jember, Diana Arista.

“Dari kronologis tersebut, seluruh unsur pengurus  IJTI  Siantar-Simalungun mengecam aksi kekerasan oknum pengawal kementerian. Sebab tindakan tersebut diduga telah melecehkan jurnalis dan mengancam kebebasan pers!” tegas Daud.

Karenanya, lanjut Daud, IJTI Siantar Simalungun menyatakan tindakan yang dilakukan oknum pengawal Kementerian KKP merupakan tindakan yang mencederai profesi jurnalistik dengan melecehkan profesi jurnalis TV karena telah bertindak kasar dan bahkan dua kali mendorong sambil emosi kepada Andi Nurholis. (rel)

“Tindakan tersebut merupakan kesewenang-wenangan dan merupakan tindakan tak terpuji kepada jurnalis yang dilakukan di depan khalayak umum,” tukas Daud.

Menurut Daud, IJTI Siantar-Simalungun menilai tindakan tersebut cenderung mengancam kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

“Atas tindakan tersebut, kami meminta Menteri KKP RI Sakti Wahyu Trenggono turun tangan memberikan teguran dan sanksi kepada jajaran pengawalnya yang diduga telah berkelakukan tidak terpuji tersebut,” katanya.
Selanjutnya, sambung Daud, IJTI Siantar-Simalungun merekomendasikan Andi Nurholis untuk membuat laporan resmi kepada pihak berwajib. (leo/rel)