News

Ibukota Indonesia Baru: Jokowi Pilih Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara

JAKARTA, FaseBerita.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memilih calon ibukota Negara Indonesia yang baru. Secara resmi, ia telah mengumumkan rencana perpindahan ibukota negara dari Jakarta.

Menurut Presiden Joko Widodo, ibukota baru negara Indonesia akan berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Sebagian Kabupaten Kutai Kartenagara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

“Pemerintah telah melakukan kajian-kajian mendalam dan diintensifkan dalam tiga tahun terakhir ini. Hasil kajian, lokasi ibukota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara, dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kaltim,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019) siang.

Menurut Jokowi, pemilihan lokasi di Kalimantan Timur itu didasari beberapa pertimbangan, yaitu: Resiko bencana minimal (baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor; Lokasi strategis (berada di tengah-tengah Indonesia); Berdekatan dengan wilayah perkotaan  yang sudah berkembang (Balikpapan dan Samarinda); Telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap; dan Sudah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektare.

Sedangkan untuk biaya pembangunan ibukota negara ini, menurut Jokowi total kebutuhannya mencapai Rp466 triliun. Nantinya, dari APBN akan menggunakan 19 persen. Sementara sisanya diperoleh melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBBU), dan investasi langsung swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Jakarta, lanjut Presiden Jokowi, akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global.

“Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar Rp571 triliun tetap terus dijalankan, dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi,” sambung Jokowi.

Jokowi memahami pemindahan ibukota negara ini memerlukan persetujuan DPR. Untuk itu, menurut Jokowi, kemarin dirinya sudah berkirim surat kepada Ketua DPR dengan dilampiri hasil-hasil kajian mengenai ibukota baru tersebut.

“Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah segera memersiapkan rancangan undang-undang (RUU) untuk selanjutnya disampaikan kepada DPR,” ujar Jokowi.

Saat mengumumkan lokasi pemindahan ibukota negara ini, Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, Menteri PPN/Bappenas Bamban Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Gubernur Kaltim Isran Noor, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Digagas Sejak Era Soekarno

Jokowi menjelaskan, rencana pemindahan ibukota negara sudah digagas sejak lama, bahkan sejak era Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir Soekarno.

“Sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibukotanya,” kata Jokowi.

Peta Pulau Kalimantan

Mengenai munculnya banyak pertanyaan mengapa harus pindah, Jokowi memberikan sejumlah alasan perlunya pemindahan ibu kota negara itu. Yang pertama, menurut Jokowi, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, pusat jasa, dan juga airport (bandar udara), serta pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia.

Yang kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia, dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan.

“Beban ini akan semakin berat bila ibukota pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa,” ujar Jokowi.

Jokowi juga menegaskan, tidak bisa terus-menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu-lintas yang sudah telanjur parah, dan polusi udara serta air yang harus segera ditangani.

“Ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, bukan, tetapi terlebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat, meskipun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah,” jelas Jokowi.

Karena itulah, setelah melakukan kajian-kajian mendalam, yang diintensifkan studinya dalam tiga tahun terakhir, menurut Jokowi, kesimpulannya  lokasi ibukota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kaltim.

Ditegaskan Jokowi, pembangunan ibukota baru ini bukan satu-satunya upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan Pulau Jawa dan luar Jawa. Karena selain itu, pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar Jawa berbasis hilirisasi sumber daya alam. (seskab/int)