News

Ibu-ibu Aksi Buka Pakaian, Tak Terima Tanah Adat Dibabat Alat Berat

TOBASA, FaseBerita.ID – Pembukaan Jalan Kaldera Toba oleh Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) di Dusun Sileangleang Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Toba Samosir (Tobasa), mendapat perlawanan dari masyarakat, Kamis (12/9/2019) siang. Bahkan puluhan kaum ibu sempat membuka pakaian untuk melawan aparat keamanan yang dikerahkan BPODT.

Aksi dilakukan karena mereka tidak terima tanah adat di desa itu dibabat habis oleh alat berat yang turun ke lokasi sejak pagi guna meratakan lahan untuk pembukaan jalan pariwisata.

R Butarbutar, salah seorang warga Sigapiton menyampaikan pembukaan jalan tersebut karena lahan seluas 279 hektare merupakan wilayah adat masyarakat Bius Raja Paropat Sigapiton.

“Kami menyambut baik rencana pembangunan demi wisata di daerah ini. Kami sangat mendukung. Namun, solusinya kepada masyarakat Bius Paropat belum ada sampai saat ini,” sebutnya.

Menurutnya, aksi kaum ibu dilakukan setelah pembukaan jalan sekitar 50 meter.

“Setelah pembukaan jalan 50 meter, omak-omak melakukan aksi protesnya dengan telanjang di lokasi pembukaan jalan,” tukasnya.

Aksi tersebut sempat membuat pengerjaan jalan terhenti. Kemudian Polwan dan Satpol PP perempuan membubarkan aksi tersebut.

Jalan yang akan dibangun itu menghubungkan The Kaldera Toba Nomadic Escape antara Dusun Sileangleang dengan Dusun Batu Silali sepanjang 1.900 meter dengan lebar 18 meter.

Pembukaan jalan tersebut dihadiri Bupati Tobasa Darwin Siagian, Sekdakab Tobasa Audi Murphy Sitorus, Kepala Satuan Pol PP Tito Siahaan, Wakapolres Tobasa Kompol Jhonson Butarbutar, dan beberapa pejabat Polres.

Direktur Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) Delima Silalahi dan masyarakat Sigapiton sangat menyayangkan perisitiwa yang terjadi. Disebutkan, dalam alam demokrasi dan dengan kepemimpinan negara yang sangat terbuka terhadap masukan dari bawah, perilaku-perilaku yang sudah ketinggalan zaman masih saja dipertahankan. Ironinya, oleh lembaga yang begitu yakin sedang membawa kemaslahatan kepada masyarakat yang hak-haknya justru sedang diinjak-injak.

Dijelaskan, peristiwa terjadi Kamis (12/9/2019) saat mengirim alat berat ke Desa Sigapiton, BPODT mengajak aparat keamanan. Seratusan masyarakat adat Sigapiton bersama KSPPM menghadang upaya masuknya alat berat.

Bentrokan tak terhindarkan. Salah seorang staf KSPPM yang ikut mendampingi masyarakat dipukul aparat dan mengalami luka di mata kiri. Masyarakat terus bertahan sekalipun di bawah ancaman kekerasan.

“Kejadian ini tidak bisa diterima. Pembangunan pariwisata adalah gagasan Presiden Jokowi yang sangat memperhatikan masa depan peningkatan kesejahteraan masyarakat di KDT. Tapi sepanjang yang diketahui, Jokowi tidak pernah memerintahkan mengirim aparat keamanan, apalagi sampai melakukan tindakan pemukulan. Sangat perlu dipertanyakan secara sangat serius dan secara publik, apakah tindakan yang dilakukan BPODT adalah cara ‘unik’ lembaga ini memahami dan menginterpretasi apa yang dimaksudkan Presiden Jokowi dengan membangun pariwisata?” ungkap Delima.

Masih kata Delima, yang jauh lebih berbahaya adalah tindakan yang dilakukan BPODT membangkitkan kembali memori publik tentang perilaku yang umumnya dilakukan pemerintah saat akan membangun.

“Lalu pemukulan terhadap aktivis KSPPM, apapun alasannya perlu diproses secara hukum. Bahkan kehadiran aparat keamanan dalam keseluruhan upaya BPODT memasukan alat-alat berat perlu dipertanyakan secara serius. Untuk apa membawa aparat keamanan jika konon kabarnya niatnya demi kebaikan masyarakat setempat Bukankah membawa-bawa aparat bersumber dari kecurigaan terhadap masyarakat dan berlandaskan keyakinan di bawah sadar bahwa tindakan membawa alat berat adalah tindakan yang sifatnya sepihak? Bukankah juga semua peristiwa ini hanya menegaskan betapa pada dasarnya semua berbasiskan pada paksaan?” tukasnya. (oz/rel)