News

Humbahas Alokasikan Rp26 M Untuk Pilkada

HUMBAHAS, FaseBerita.ID – Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) mengalokasikan anggaran dana sebesar Rp26 miliar untuk Pemilihan kepala daerah di daerah itu yang pelaksanaannya diadakan serentak tahun 2020. Dana tersebut akan dituangkan dalam KUA/PPAS APBD Humbahas tahun  2020.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Humbahas melalui Sekretaris, Martogi Purba mengatakan, alokasi anggaran itu, diperuntukan kepada KPU, Bawaslu dan Kepolisian untuk pengamanan.

“Anggaran tersebut, nantinya akan di tuangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) APBD 2020,” kata martogi kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (3/9/2019).

Alokasi anggaran Pilkada yang akan dituangkan dalam KUA/PPAS APBD Humbahas  2020 itu ditetapkan sebelum Permendagri No 54/2019 dan P-KPU 15 Tahun 2019 terbit dan kemungkinan besar akan berubah.

Untuk anggaran Pilkada, sesuai dengan Permendagri No 54/2019 tentang Pembiyaaan Pilkada 2020 dan P-KPU No 15/2019 tentang tahapan program dan penyelenggaraan Pilkada 2020.

“Meskipun anggaran Rp26 miliar pada rancangan KUA-PPAS, namun masih bisa berubah karena satuan harga dan tahapan, PKPU dan Permendagri belum final,” tukasnya.

Untuk penandatanganan MOU naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan KPU Humbahas akan disesuaikan dengan undang undang yang berlaku.

Sementara Ketua KPUD Humbahas, Binsar Pardamean Sihombing melalui Sekretaris KPUD Humbahas, Nipson Lumban Gaol mengaku bahwa pihaknya belum menerima rancangan besaran dana NPHD yang akan digunakan untuk Pilkada 2020.

Namun, menanggapi pernyataan Sekban BPKPAD, Nipson mengaku biaya tetsebut sangat minim, sebab biaya honorarium penyelenggara ad-hok relatif besar. ”

Belum lagi logistik dan biaya sosialisasi,” ujarnya.

“Kalau dibilang 2Rp6 mIliar untuk keseluruhan penyelenggaraan Pilkada, saya kira itu sangat minim. Untuk KPUD saja sedikitnya, harus Rp30 miliar. Karena yang kita usulkan Rp32 miliar dan itu relevan,” katanya.

Nipson berharap, besaran tersebut agar divaluasi kembali. Karna, NPHD Pilkada merupakan hibah wajib yang harus dialokasikan pemerintah daerah, sekali dalam lima tahun untuk memilih pemimpin di daerah tersebut.

“Alokasi keseluruhan untuk Pilkada, katanya sebesar Rp26 miliar. Berarti untuk KPUD Humbahas berapa? Dan sudah pasti di bawah Rp20 miliar. Perlu diketahui, dana tersebut tidak bisa dikelola pihak KPUD Humbahas untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2020,” terangnya.

Disoal, terkait NPHD harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, Nipson beralasan, Pemkab bisa saja menyurati Mendagri.

“Karena, dengan nilai yang dialokasikan tadi tidak bisa dikelola oleh pihak KPUD Humbahas” pungkasnya. (sht/osi)