News

Hefriansyah dan Budi Utari Rugikan Warga Siantar

Banyak Kasus Dugaan Korupsi, Walikota dengan Sekda tak Harmonis

SIANTAR, FaseBerita.ID – Walikota Pematangsiantar Hefriansyah dan Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Utari Siregar dinilai telah merugikan warganya.

Penyebabnya, hubungan keduanya diketahui tidak harmonis, ditambah lagi banyaknya kasus dugaan korupsi. Sehingga dikhawatirkan mengganggu pembangunan di kota yang memiliki motto “Sapangambei Manoktok Hite” ini.

Hal tersebut diungkapkan massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Kota Pematangsiantar, yang menggelar unjukrasa di gedung DPRD, Kamis (5/9/2019). Sebelum menuju gedung DPRD, massa berkumpul di Lapangan H Adam Malik.

Puluhan massa berjalan membawa spanduk bertuliskan tuntutan dan aspirasi mereka, diiringi satu unit mobil pick up hitam bermuatan speaker (pengeras suara).

Koordinator aksi Jefri Pakpahan di depan gedung DPRD Pematangsiantar menyampaikan, mewujudkan pemerintah yang bersih dengan sasaran pembangunan, meningkatkan kinerja ASN/THL, dan terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel, merupakan visi misi terwujudnya Siantar Mantap, Maju, dan Jaya.

“Itu semua janji walikota saat ini,” tukasnya.

Namun, lanjutnya; yang terjadi justru kontras dengan visi dan misi tersebut.

“Yang kita tahu, baru saja Hefriansyah menjabat walikota, ia telah dipanggil KPK sebagai saksi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain saat itu,” terang Jefri.

Kemudian, baru-baru ini muncul kasus dugaan korupsi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OTT di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), dan dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS).

“Ditambah lagi disharmonis hubungan Hefriansyah dan Sekda Budi Utari Siregar yang sudah menjadi rahasia umum. Sehingga masyarakat selaku pemberi mandat merasa dirugikan dengan apa yang terjadi saat ini,” tegas Jefri.

Karenanya, sambung Jefri, mereka berkumpul secara sukarela dan independen demi terciptanya kekondusifan, serta pelayanan masyarakat, dan tegaknya hukum di Kota Pematangsiantar.

“Kami dari kumpulan Aliansi Masyarakat Anti Korupsi, meminta kepada Polda Sumatera Utara untuk tetap komit mengungkap kasus OTT di kota ini beberapa bulan lalu, sampai ke akar-akarnya! Kami juga meminta anggota DPRD Pematangsiantar yang baru saja dilantik, agar menjalankan tugasnya sesuai janji kampanye,” teriak massa.

Tuntutan massa antara lain, mendesak DPRD Pematangsiantar meminta penjelasan walikota terkait keluhan mereka, meminta Polri segera mengungkap dan menindak tegas aktor di balik kasus OTT di kantor BPKD, dan memberikan dukungan kepada Polres Pematangsiantar untuk mengungkap kasus dugaan korupsi di Pematangsiantar.

Massa diterima langsung Ketua Sementara DPRD Pematangsiantar Timbul Marganda Lingga. Timbul mengatakan, DPRD Pematangsiantar sangat mengapresiasi seluruh masyarakat yang datang untuk menyampaikan aspirasinya.

“Aspirasi ini kami terima. Karena kami semua baru lantik, dan kami belum memiliki kesiapan, serta belum menyusun semua alat kelengkapan dewan, kami butuh waktu paling lama 1 bulan 10 hari untuk itu. Setelah semua telah siap, maka kami akan melaksanakan tuntutan ini,” sebut Timbul.

Setelah kedatangannya diterima DPRD, massa pun meninggalkan gedung DPRD. (mag-03)