News

Hasil Survei Ombudsman, Polres Taput Terburuk dalam Pelayanan

TAPUT, FaseBerita.ID – Hasil survei kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara di 13 Polres se-Sumatera Utara menyatakan, Polres Tapanuli Utara sebagai yang terburuk dalam pelayanan.

Hal ini diungkapkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar. Kata Abyadi, pihaknya sudah menyerahkan hasil survei kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di 13 Polres di Sumut. Berdasar survei ini, Polres Tapanuli Utara (Taput) menjadi yang terburuk dalam pelayanan.

Hasil survei kepatuhan tahun 2019 ini diserahkan langsung oleh Abyadi Siregar kepada Wakapolda Sumut Brigjen Mardiaz Khusin Dwihananto di Mapolda Sumut, Selasa (28/1).

Menurut Abyadi, Ada lima jenis layanan masyarakat di tingkat Polses yang disurvei. Kelima jenis layanan itu adalah pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), penerbitan SIM C dan SIM A baru. Lalu sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) yang memberikan layanan pengaduan masyarakat, dan surat tanda terima laporan polisi (STTLP).

Semua pelayanan itu, kata Abyadi, harus memberikan informasi yang terang menyangkut standar pelayanan mulai dari syarat layanan, biaya/tarif layanan, standar waktu layanan, dan juga alurnya. Survei juga mengecek fasilitas sarana dan prasarana layanan. Seperti ruang tunggu dan toilet yang memadai bagi masyarakat.

“Nah dari hasil survei kita itu, ada satu yang buruk, yakni Polres Taput dengan skor 51,7, atau masih zona merah,” tutur Abyadi Siregar didampingi Kepala Keasistenan Pencegahan Edward Silaban, dan Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan James Panggabean.

Selain itu, ada enam Polres yang masuk katagori sedang atau zona kuning yakni, Polres Asahan, Labuhanbatu, Nias Selatan,  Toba Samosir, Padangsidimpuan, dan  Tebingtinggi.

Kemudian, Eenam Polres lain sudah masuk katagori hijau yakni Pakpak Bharat, Simalungun, Tanah Karo, Binjai, Siantar, dan Tanjungbalai.

“Penyerahan nilai hasil survei ini dilakukan untuk menjadi acuan bagi Polda untuk selanjutnya segera melakukan perubahan dan perbaikan. Dan Wakapolda menyampaikan akan segera menindaklanjuti hasil survei ini,” ucapnya.

Abyadi juga menyampaikan kepada Wakapoldasu terkait  beberapa kendala dalam penanganan laporan masyarakat ke Ombudsman menyangkut institusi kepolisian.

Ada 40 laporan yang menggantung di Ombudsman menyangkut kepolisian di Sumut.  Banyaknya laporan menggantung ini disebabkan misalnya, permintaan klarifikasi oleh Ombudsman yang lama direspon oleh institusi yang dilaporkan.

Laporan menyangkut kepolisian yang masuk ke Ombudsman pada umumnya adalah menyangkut dugaan maladministrasi berupa penundaan berlarut, penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang.

Menanggapi hasil survey tersebut, Kapolres Tapanuli Utara Ajun Komisaris Besar Polisi Horas M Silaen mengatakan, secara operasional pihaknya sudah melakukan upaya perbaikan pelayanan, mulai dari administrasi, sarana dan prasarana ruang tunggu, SDM dan lainnya.

“Bilapun masih masuk dalam zona merah akan kami lakukan perbaikan dalam pemberian pelayananan,” ujar Kapolres. Prinsipnya, sambung Kapolres, mereka ingin semua masyarakat bisa menikmati layanan publik kepolisian. Dan perubahan perilaku anggota selalu disampaikan setiap jam pimpinan.

“Ya, menurut hemat kami semua sudah kami coba by prosedur sehingga tahu titik masalah di sistem atau resoursesnya,” tukas Horas M Silaen dan meminta kepada Ombudsman menyampaikan item pelayanan apa saja yang harus diperbaiki. (yza/ahu)