News

Hasil Pilkades Dibatalkan Tapi Kades Tetap Dilantik

FaseBerita.ID – Warga Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, mengaku kecewa terhadap keluarnya hasil penyelesaian perkara sengketa pemilihan kepala desa yang disengketakan oleh Hotber Situmorang sebagai salah satu calon yang ikut bertarung dalam pemilihan kepala desa pada tanggal 18 Desember 2019 lalu.

Hal itu, menyusul keluarnya surat keputusan bupati Asahan nomor 43.3-Bag-Huk-Tahun 2020 tanggal 15 April 2020 yang menolak permohonan keberatan dari pihak yang mensengketakan (Hotber Situmorang).

“Padahal sebelumnya, Bupati Asahan telah melakukan keputusan nomor 16.2 Pemasdes tahun 2020 telah mengabulkan membatalkan hasil Pilkades pada tanggal 7 Februari tahun 2020, “ kata Hasbi Sitorus selaku penasehat hukum dari Hotber Situmorang saat menggelar konferensi pers bersama sejumlah wartawan, di Kisaran Senin (20/4/2020).

Menurut Hasbi, pihaknya merasa keberatan dan tidak terima atas keputusan Bupati Asahan yang menetapkan hasil pemilihan Pilkades, padahal telah dibatalkan sebelumnya sesuai dengan hasil tim tujuh yang dihunjuknya dan dipercayainya menyelesaikan perkara tersebut.

“Kami nilai keputusan ini  cacat hukum dan harus dibatalkan karma keputusan yang diambil tidak profesional dan tak produktif dan terkesan ini by order.  Oleh karena itu kami tidak akan tinggal diam, karena keputusan ini terlalu gegabah untuk diambil,” kata Hasbi.

Ia melanjutkan akan membawa permasalahan ini ke Ombudsman serta dilakukan upaya hukum kembali ke PTUN yang ada di Medan. Tidak hanya sampai disitu saja, pihaknya akan menyuarakan masalah ini ke DPRD Provinsi dan kami akan dilaporkan ke dewan kehormatan bupati se Indonesia.

Sementara itu, Hotber Situmorang bersama beberapa tokoh masyarakat lainnya dari Desa Perbangunan mengatakan, terjadi beberapa kecurangan atas Pilkades di desanya oleh panitia. Menurut mereka, diantara kecurangan fatal yang terjadi adalah panitia pemilihan masih menerima pendaftaran pemilihan pada jam 6 sore dan jam 8 malam hingga menimbulkan kecurigaan adanya penggelembungan suara yang menguntungkan calon tertentu.

“Setelah sengketa itu kami laporkan dan keluar hasil pembatalan dari Bupati Asahan. Lalu permasalahan ini kemudian dibahas lagi di Komisi A di DPRD Asahan. Namun anehnya kami selaku penggugat pembatalan hasil Pilkades tak pernah dipanggil dan dimintai keterangan,” kata Hotber.

Perkara Pilkades ini, sepengetahuan mereka telah mengeluarkan hasil melalui tim tujuh yang dihunjuk oleh Bupati Asahan, dimana hasil rekomendasinya keluarnya surat pembatalan hasil Pilkades oleh Bupati melalui surat nomor 16.2 Pemasdes tahun 2020 tanggal 7 Februari namun dianulir kembali pada tanggal 15 April.

Sementara itu, Bupati Asahan yang dikonfirmasi melalui kepala Dinas Komunikasi dan Infomasi Kabupaten Asahan membenarkan keluarnya hasil keputusan penganuliran pembatalan hasil Pilkades yang telah lebih dahulu digugat dan di tandatangani Bupati Asahan.

Hal itu, menurut Hidayat setelah Bupati Asahan meminta tim pengkajian yang dibentuk oleh Bupati Asahan untuk mengevaluasi hasil dari tim tujuh yang lebih dulu bekerja hingga akhirnya keluarlah surat keputusan yang baru pada tanggal 15 April penyelesaian hasil perkara Pilkades Perbangunan yang secara otomatis menganulir surat pembatalan sebelumnya.

“Setelah dikeluarkannya pembatalan, pak Bupati membentuk tim pengkajian lagi. Tim pengkajian inilah yang bekerja selanjutnya menganulir keputusan sebelumnya dan dilaporkan hasil kerjanya ke Bupati, makanya hasil Pilkade kemarin disahkan kembali,” jelas Hidayat. (per/sr)