News

Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Dituduh Putuskan Kasus Tanpa Libatkan Para Pihak

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Tiga hakim PN Simalungun akan dilaporkan ke Komisi Yudisial. Ketiga hakim tersebut, Hendrawan Nainggolan, Dessy Deria Elisabeth Ginting dan Yudi Dharma, pasalnya melakukan sidang putusan tanpa melibatkan para pihak dalam berperkara.

Demikian diungkapkan pengacara Ondo Simarmata SH didampingi rekannya Judiarto Ompusunggu SH saat menggelar konfrensi pers, kemarin.

Ondo mengatakan, pihaknya adalah pengacara dari Tergugat I atas nama Sarif warga Jalan Muslimin, Nagori Nagur Usang, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun.

Pada tanggal 26 Agustus 2020, Sudiman didampingi kuasa hukumnya Riadi SH menggugat Sarif atas kepemilikan tanah perladangan seluas 5600 m2 (40 X 140 m²) yang terletak di Nagori Nagur Usang, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun.

Atas gugatan tersebut, PN Simalungun dengan menunjuk Hendrawan Nainggolan sebagai Hakim Ketua dan dua orang Hakim Anggota Dessy Deria Elisabeth Ginting dan Yudi Dharma melaksanakan proses persidangan dengan agenda sidang pertama hingga agenda sidang terakhir yaitu pembacaan putusan.

Namun agenda sidang pembacaan putusan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2020, Majelis Hakim tanpa melibatkan para pihak yang berperkara. Padahal dari agenda sidang pertama hingga sidang berikutnya, sidang berlangsung jika para pihak sudah lengkap dan Pihak Tergugat I selalu komunikasi kepada Panitera Pengganti serta mencatat kehadiran di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Judiarto Ompusunggu menambahkan pada prinsipnya sebagai Kuasa Hukum sangat keberatan dan kecewa atas mekanisme sidang pembacaan putusan yang dilaksanakan PN Simalungun pada tanggal 16 Desember 2020, karena tidak melibatkan para pihak. Di mana pada saat itu, sebagai Kuasa Hukum Tergugat I sudah hadir di PN Simalungun sekitar pukul 10.00 WIB.

“Sesuai dari Relaas Panggilan sidang I, tertera Pukul 09.00 WIB, namun faktanya selalu di atas waktu tersebut (kondisional). Kita datang ke PN Simalungun sekitar Pukul 10.00 WIB dan langsung mengisi daftar hadir, sementara Penggugat dan Tergugat II belum mencatat daftar hadir serta belum hadir di dalam Pengadilan. Selanjutnya, Kuasa Hukum Tergugat I konfirmasi kehadiran kepada Panitera Pengganti dan menanyakan kepada Majelis Hakim, namun jawabannya putusan sudah dibacakan. Sementara, kita sebagai Kuasa Hukum tidak diikutsertakan dalam sidang tersebut, di situ ada kejanggalan yang kita lihat,” paparnya.

Apa yang menjadi putusan Majelis Hakim, lanjut Ondo Simarmata adalah wewenang dari Majelis Hakim dan pihaknya menghormatinya.

“Sebagai pihak Tergugat I, Kami akan melakukan upaya hukum yaitu banding. Tapi, paling utama mengenai agenda pembacaan putusan yang kami anggap ada kejangggalan dan mengabaikan para pihak, karena terkesan buru-buru dipaksakan,”

“Sembari Kami akan melakukan upaya hukum banding atas putusan tersebut, Kami juga akan melaporkan ketiga Hakim yang melaksanakan persidangan ke Komisi Yudisial,” pungkasnya.(osi/fabe)