News

Guru Simalungun Galau, Sertifikasi Tak Cair Malah Diberhentikan

FaseBerita.ID – Enam bulan tunjangan sertifikasi guru di Kabupaten Simalungun tahun 2019, belum belum dicairkan. Berharap pencairan segera, malah 992 diantara guru sertifikasi tersebut diberhentikan dari jabatan fungsional.

Kegalauan itu diungkapkan beberapa guru, Jumat (5/7/2019).

“Sudah enam bulan tunjangan sertifikasi kami belum cair, mulai Januari sampai Juni tahun ini,” ujarnya.

Menurut guru PNS berambut sebahu itu, dia bersama rekan-rekannya tetap melaksanakan proses belajar di sekolah dengan baik selama Januari-Juni.

“Kami selama ini tetapnya mengajar di sekolah seperti biasanya karena itulah tugas kami sebagai guru. Berapa les jadwal kami mengajar, ya harus dimasuki, itu wajib,” ujarnya.

Namun kesalnya, berbagai kebutuhan kelangsungan hidup selama enam bulan terakhir ini sangat terhambat, karena sertifikasi tak cair-cair.

“Setengah tahun tak cair-cair, coba apa yang mau dimakan. Padahal tiap hari harus ada pengeluaran, apa nggak galau kami. Memang kayak ginilah sistem di Simalungun ini,” kesalnya.

Kadis Pendidikan Kabupaten Simalungun Elfina Sitepu melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Parsaulian Sinaga mengatakan, keterlambatan pencairan tunjangan sertifikasi tersebut akibat terbitnya SK Bupati Simalungun Nomor: 188.45/ 5929/25.3/2019 Tentang Pemberhentian sementara dalam jabatan fungsional guru yang belum memiliki Ijazah Sarjana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

“Keterlambatan ini karena terbitnya SK Bupati Simalungun tentang pemberhentian sementara terhadap guru yang belum Sarjana sehingga dilakukan penyesuaian terhadap daftar penerima tunjangan sertifikasi guru,” ujarnya.

Parsaulian Sinaga menerangkan bahwa tunjangan sertifikasi guru baru ditransfer satu triwulan.

“Hari ini (kemarin, red)sudah cair selama 1 triwulan. Sudah ditransfer untuk bulan Januari, Februari dan Maret. Ini tahap satu. Nanti menyusul tahap dua. Cair ini langsung menyusul April, Mei dan Juni,” terangnya.

Dia menjelaskan. Menyesuaikan artinya pembayaran sertifikasi tahap pertama menyesuaikan ke SK Bupati Simalungun tentang pemberhentian 992 guru, sehingga yang dibayarkan tunjangan sertifikasi tersebut seluruhnya sudah sarjana.

“Karena dari Jakarta ada juga guru honor yang Sarjana dapat sertifikasi. Jadi kita kan perlu verifikasi lagi. Terbit SK Bupati kita sesuaikanlah kesitu. Bukan ada kendala lain tetapi menyesuaikan SK Bupati. Artinya Guru yang diberhentikan itu belum berhak mendapat tunjangan sertifikasi,” terangnya.

Untuk itu, Sekretaris Pendidikan Kabupaten Simalungun meminta guru guru apabila sudah menyesuaikan pendidikannya.

“Segera melaporkan atau mengurus pencantuman gelarnya karena prosesnya sampai di BKN, bukan hanya di Kabupaten Simalungun,” pungkasnya.

Berdayakan Tenaga Honor

Pemberhentian dari jabatan fungsional, secara otomatis menghentikan tunjangan fungsional dan maslahat tambahan lainnya bahkan membatalkan seluruh surat keputusan yang terkait dalam jabatan fungsional guru yang terdahulu.

Dalam SK tertangga 26 Juni 2019 itu, diminta guru PNS agar kuliah mengambil gelar S1, paling lama mencantumkan gelar S1 nya pada bulan November tahun 2019 ini.

Bupati Simalungun, JR Saragih saat diwawancarai di Auditorium T Johan Garingging, Pamatang Raya mengatakan bahwa pihaknya sudah kordinasi dengan Kemendikbud RI.

“Saya sudah kordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhajir Effendy tentang pendidikan, mengatakan harus dihentikan guru yang tidak S1 tidak boleh disuruh untuk ngajar, maka sertifikasinya harus diberhentikan juga,”sebutnya sambil meninggalkan para wartawan.

Sekda Kabupaten Simalungun, Gideon Purba saat ditanyai mengatakan bahwa kuliah di Universitas tidak bisa lima bulan dapat gelar S1.

“Saya kira untuk Pendidikan nggak bisa, kalau mencapai S1 dalam 5 bulan nggak bisa, ya siapa tau mungkin ada yang lagi ijin belajar,atau yang lagi sekolah diharapkan sebelum bulan November sudah mendapat gelar S1,” ucapnya.

Lanjut Gideon Purba menerangkan yang menggantikan guru PNS tadi adalah tenaga honor yang berada di sekolah tersebut. “Jadi yang menggantikan mereka yaitu tenaga honor yang sudah S1 juga yang ada disekolah tersebut. Honor yang ada itulah akan diperdayakan tambah CPNS yang baru ada,” terangnya.

“Kami akui ijazahnya sepanjang Universitasnya dalam Zonasi radius 40 km, ada peraturannya dalam Permendagri Guru PNS kuliah tidak boleh jauh melebihi radius 40 km dari tempat tugas, kalau ada guru PNS jauh hari sudah menyandang gelar S1,kami akan teliti dulu nanti S1 dari mana dia, apakah ada ijin belajarnya, jangan hanya kuliah aja, tetapi tidak diurus ijin belajarnya,” kata Gidion.

Temuan BPK

Sementara Ketua DPRD Simalungun Johalim Purba yang mengaku sedang berada di Jakarta, mengatakan, BPK menemukan adanya pembayaran terhadap guru sertifikasi di Simalungun yang menyalahi aturan karena guru tersebut belum sarjana.

“Menyelamatkan guru itu tetap sertifikasi ya harus kembali kuliah. Jika memang sudah mau pensiun, maka lain halnya. Ini seharusnya dilakukan beberapa tahun lalu,”kata mantan Guru ini. (mag05/des)