News

Gugatan Lilis Suryani Daulay Dikabulkan PTUN Medan

Sengketa Tanah

SIANTAR, FaseBerita.ID-Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Medan mengabulkan gugatan Lilis Suryani Daulay, dalam nomor perkara No 34/G/2021/PTUN.MDN, terkait objek sengketa, tanah yang berada di Jalan Gunung Simanuk- manuk, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Siantar.

Lilis Suryani Daulay melalui tim kuasa hukum Netty Simbolon, Rudi Malau dan Jamaden Purba SH, Selasa (21/9/2021) menjelaskan, putusan hakim PTUN melalui pertimbangan dan fakta persidangan beserta alat bukti, surat, saksi dan fakta lainnya yang diajukan ke pengadilan.

Dalam putusannya PTUN Medan dengan majelis Hakim Ketua Firdaus Muslim SH MH, didampingi 2 majelis hakim anggota Elwis Pardamean Sitio SH MH dan Yusuf Ngonggo SH MH juga Panitera Pengganti Satryana Berutu SH MH dan Juru Sita Pengganti Srimayang Madham, menolak eksepsi tergugat maupun tergugat II untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, membatalkan Surat Keputusan yang diterbitkan Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar berupa Sertifikat Hak Milik No. 49 Kampung Teladan tanggal 15-6-1976 Surat Ukur PLL/1975 Luas 1.500 M2 terakhir atas nama Ng Sok Ai, Sertifikat Hak Milik No. 7 Desa Teladan tanggal 14 Maret 1988 Surat Ukur Sementara No.59/1988 tanggal 9-3-1988 luas 1.400 M2 terakhir atas nama Ng Sok Ai.

Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan, 3.1 2.1 Sertifikat Hak Milik No. 49 Kampung Teladan tanggal 15-6-1976 Surat Ukur PLL/1975 Luas 1.500 M2 terakhir atas nama Ng Sok Ai; 3.2 2.2 Sertifikat Hak Milik No. 7 Desa Teladan tanggal 14 Maret 1988 Surat Ukur Sementara No.59/1988 tanggal 9-3-1988 luas 1.400 M2 terakhir atas nama Ng Sok Ai.

Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 13.160.200,- (tiga belas juta seratus enam puluh ribu dua ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Rabu, tanggal 15 September 2021.

Dijelaskan Netty, perlu kami terangkan sebelumnya historis dari lahan tersebut adalah, bahwa alm Hamzah Daulay gelar Mangaradja Tumating, pembuka kampung Timbang Galung. Kini Kelurahan Timbang Galung, termasuk Kelurahan Teladan sebelum dimekarkan. Alm Hamzah Daulay memiliki anak alm Mansur Daulay dan menikah dengan Sulastri, ibu kandung dari Lilis Suryani Daulay.

Bahwa alm Soedjoeno, menikah dengan istrinya alm Siti Kaminah, memiliki anak bernama Sulastri yang menikah dengan alm Mansur Daulay. Alm Soedjoeno yang selanjutnya memilih tinggal di Jalan Gunung Simanuk- manuk, tepat di depan Taman Hewan, Kota Pematangsiantar yang pada saat itu masih hamparan tanah kosong, selain rumah yang dibangun Belanda, termasuk sebahagian Rumah Sakit Tentara.

Bahwa semasa hidupnya, sebelum meninggal tahun 1968, alm Soedjoeno bertugas sebagai Polisi sejak zaman penjajahan Belanda, adalah orang pertama yang membuka Taman Hewan, salah satu bukti tangga- tangga yang berada di Taman Hewan adalah hasil kerajinan tangan alm Soedjono.

Bahwa alm Soedjoeno juga dipercaya menjadi mandor besar di Taman Hewan, Pasar Horas dan Rumah Potong Hewan. Bahkan pada saat Belanda masih menjajah, Alm Soedjoeno pernah kedapatan mencuci Bendera Merah Putih, mendapat hukuman oleh penjajah dan dimasukkan ke kandang Harimau.

Disebabkan alm Soedjoeno dapat menjinakkan semua hewan, oleh penjajah mempercayakannya dan tinggal di rumah yang berada di lahan hingga menjadi objek sengketa.

Sepeninggalan alm Soedjoeno, lahan yang menjadi objek sengketa turun- temurun dikuasai hingga saat ini menjadi tempat usaha keturunan dari alm Soedjoeno. Peralihan lahan, dari lahan untuk usaha pertanian, berjualan kelontong dan rumah makan, hingga usaha lainnya oleh keturunan dari alm Soedjoeno.

Bahwa pada bulan Maret tahun 2021, dilahan tersebut baru diketahui adanya muncul sertifikat yang diakui milik dari seseorang etnis Tionghoa, menjadi alasan dari keturunan alm Soedjoeno mengajukan gugatan ke PTUN Medan. Dari 12 orang keturunan alm Soedjoeno, mengkuasakan kepada Lilis Suryani Daulay, untuk menempuh jalur hukum.

Dilanjutkan memberi kuasa untuk menggugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menerbitkan sertifikat dilahan objek sengketa melalui tim kuasa hukum Netty Simbolon SH MH, Rudi Malau SH dan Jamaden Purba SH.

“Perlu kami sampaikan, sebelum bulan Maret 2021, segala surat menyurat dianggap tidak sah telah membuat pernyataan pencabutan, disebabkan bukan keputusan dari seluruh keturunan dari alm Soedjoeno, melainkan petusan dari perseorangan. Pasalnya, baru sejak mulai pengajuan gugatan seluruh keturunan baru memutuskan siapa yang diberikan kuasa,” kata Netty.

Dijelaskan Netty, selama ini banyaknya serangan orang pribadi terhadap Lilis Suryani Daulay terkait lahan yang menjadi objek sengketa, tidak mendapat tanggapan karena sebagai warga Negara taat hukum dinegara hukum, lebih memilih proses hukum dahulu membuktikan kebenarannya.

“Oleh tindakan- tindakan perseorangan itu pun, kami melalui kuasa hukum juga telah membuat laporan ke pihak penegak hukum dan sepenuhnya menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian. Bahwa dampak dari serangan pribadi dengan menyebutkan klien kami Lilis Suryani Daulay dengan tuduhan Mafia Tanah, Penyerobot atau Penggarap adalah salah besar dan tidak tepat sasaran,”katanya.

“Faktanya, Lilis Suryani Daulay adalah korban dugaan mafia sertifikat, untuk hal ini juga akan kami tempat jalur hukum dan membuat laporan resmi ke Kepolisian,”

Sebagai pertimbangan, lanjut Netty, tim Kuasa Hukum hingga pengajuan gugatan ke PTUN, mempelajari terlebih dahulu dan mencium indikasi dugaan mafia sertifikat dengan fakta di lapangan diantaranya. Batas- batas tanah tidak sesuai di sertifikat dengan fakta letak tanah di lapangan, semakin memperjelas ketika dilakukan sidang lapangan, Tergugat Intervensi salah menunjukkan batas tanahnya.

Adanya 2 sertifikat dalam 1 objek tanah, pembubuhan tanda tangan pada 2 sertifikat yang diterbitkan oleh pejabat terkait, tidak pernah diketahui Lilis Suryani Daulay dan pihak keluarganya telah adanya sertifikat di tanah objek perkara, sementara selamanya ini dikuasai oleh keturunan alm Soedjoeno.

Ditambah saksi- saksi menyatakan bahwa lahan tersebut dikuasi alm Soedjoeno semasa hidupnya. Bahkan yang menjadi kekuatan dalam bukti surat tahun 1968 ditandatangani langsung alm Soedjoeno, bahwa lahan dikuasai sejak tahun 1947, bahkan bukti surat lainnya dibubuhi materai Rp 25,- dan Rp 35.(mat/fabe)