News

Gugatan Calon Pangulu Mariah Buttu Hitung Ulang, Ditolak Pengawas

FaseBerita.ID – Tuntutan Japantas Purba, calon pangulu nomor urut 02 Nagori Mariah Buttu Kecamatan Silau Kahean dimentahkan pengawas tingkat Kecamatan Silau Kahean, Selasa (18/6/2019).

Tuntutan untuk menghitung suara ulang ditolak, tanpa alasan yang jelas menurut Japantas Purba. Calon Pangulu yang mendapat suara selisih 2 dari peraih suara terbanyak ini disarankan menggugat ke tingkat kabupaten.

Japantas Purba melalui telepon seluler usai mengikuti siding gugatan di Kantor Camat Raya Kahean, mengatakan pihaknya kecewa karena pengawas tingkat kecamatan tidak mengakomodasi tuntutannya tanpa memberikan alas an yang jelas.

“Saya menuntut dilakukan penghitungan ulang. Karena panitia menggunakan standar yang tidak tepat dan tidak diatur dalam Peraturan Bupati,”kata Japantas Purba.

Dijelaskan Japantas, setelah gugatan ditolak, pihaknya akan membawanya ke tingkat Kabuapaten.

Tidak Ada Protes saat Pengitungan

Sementara Camat Silau Kahean Jan Simeon Sipayung mengatakan, pihaknya sebagai pengawas di tingkat kecamatan dalam pemilihan pangulu Nagori Mariah Buttu, menolak gugatan calon pangulu nomor urut 02.

Alasan penolakan, karena selama proses pemungutan dan penghitungan suara, Uspika Silau Kahean hadir di lokasi.

“Kami di sana saat proses penghitungan. Tidak ada saksi nomor 02 yang protes. Setelah penghitungan selesai calon pangulu 02 pergi, lalu kemudian datang bersama beberapa warga menyatakan protes,” kata Simeon Sipayung.

Dijelaskan Simeon, jika gugatan kemudian dibawa ke tingkat kabupaten, pihaknya tidak melarang.

Sidang Perdana 24 Juni

Sementara Netty Simbolon SH, kuasa bakal calon pangulu Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar Simon Ginting, mengatakan, Pengadilan Negeri Simalungun akan menggelar siding perdana pada 24 Juni mendatang terkait gugatan kliennya. Gugatan yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Simalungun dan sudah diregister tertanggal 10 Juni 2019 dengan Nomor Perkara:43/ Pdt. G/2019/PN Sim.

Simon Petrus merupakan bakal calon pangulu Nagori Pamatang Simalungun Kecamatan Siantar, yang digagalkan menjadi calon karena persyaratan yang dinilai sudah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Simon Petrus, merasa dirugikan panitia dan Peraturan Bupati Simalungun tahun 2016 tentang syarat pencalonan pangulu nagori. Pria yang tersandung kasus surat keterangan tanah (SKT) yang membuat dirinya divonis bersalah dan dihukum 1,5 tahun penjara.

Simon Petrus merasa dirugikan dengan pencantuman berbunyi:Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal ini, menurut Netty, sudah diuji materil di Mahkamah Konstitusi dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi MK No 42/PUU-XIII/2015. Bahwa Mahkamah Konstitusi menguji UU Pemilu Pasal 7 huruf g berbunyi:Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal ini sudah dibatalkan, dan memberikan kesempatan kepada mantan narapidana yang dihukum penjara tidak lebih lima tahun, dengan syarat mengumumkan di media tentang statusnya pernah dipidana. (esa)