News

Golkar Usul Pansuskan Ranperda LKPj APBD 2019 Humbahas

LSM Pijar Keadilan Pesimis

HUMBAHAS, FaseBerita.ID – Fraksi Golkar DPRD Humbang Hasundutan (Humbahas) mempertanyakan hasil temuan BPK pada kontrol (pengendalian) intern yang belangsung dalam sidang paripurna Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2019 yang digelar di Gedung DPRD Humbahas, Kamis (11/6).

Dalam pemandangan umum, Ketua Fraksi Golkar, Bantu Tambunan mengatakan, temuan yang dituangkan dalam surat No 47.B/LHP/XVIII.MDN/2020, yakni memuat kesalahan klasifikasi penganggaran belanja pada dua OPD. Kemudian, penetapan perubahan APBD TA 2019 terlambat dan realisasi belanja modal peralatan dan mesin serta asset tetap lainnya melampaui anggaran. Bahkan penatausahaan asset tetap juga belum memadai.

Bantu juga membeberkan, temuan lainnya atas pemeriksaan BPK yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), adanya kelebihan pembayaran intensif pemungut pajak daerah senilai Rp 7.781.739, dan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp 24.088.400.

“Pelaksanaan 18 paket pekerjaan tidak sesuai kontrak pada 5 OPD senilai Rp 603.191.276. Keterlambatan penyelesaian paket pekerjaan belum dikenakan denda pada 5 OPD senilai Rp 647.845.824,” bebernya.

Golkar juga mempertanyakan hasil rapat gabungan komisi pada 27 November 2018 tentang pembahasan R-APBD TA2019 yang sudah memuat beberapa usulan, saran dan pendapat yang dituangkan dalam rekomendasi gabungan komisi namun tidak dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga dinilai merugikan masyarakat. Karenanya, fraksi tersebut meminta bupati Humbang Hasundutan memberikan penjelasan.

“Pada kesempatan ini, kami Fraksi Golkar berpendapat bahwa ada kesepakatan yang dimuat dalam rekomendasi tidak dilaksanakan oleh pemerintah sehingga merugikan masyarakat Humbahas. Kami juga meminta penjelasan Bupati terhadap hal tersebut,” katanya.

Fraksi Golkar ini juga melihat banyaknya alokasi anggaran pada bidang pertanian melalui APBD. Disamping itu,  adanya bantuan bibit seperti bibit jagung, bawang merah dan bawang putih yang bersumber dari APBN, namun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan bahkan justru berujung kegagalan dan sangat merugikan petani.

“Melihat banyaknya ketidak selarasan tentang kesepakatan antara legislatif dan eksekutif terhadap pelaksanaan APBD 2019, kami dari fraksi golkar dalam rapat paripurna ini menyarankan agar pembahasan tentang Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA 2019 selanjutnya dibahas melalui pembentukan panitia khusus (Pansus),” tandas Bantu.

LSM Bilang Gertak Sambal

Sementara itu, Ketua DPC LSM Pijar Keadilan Humbahas, Porman Tobing pesimis terhadap usulan Fraksi berlambang pohon beringin.

Menurut Forman, usulan pansus oleh fraksi Golkar terhadap Ranperda APBD TA 2019 hanyalah skenario permainan lama yang direfresh kembali

“Ini model permainan lama, minta dipansuskan. Itu permainan usang dan hanya sebatas gertak sambal. Gertak dulu baru disambal. Tidak pernah ada keseriusan,” ujar Forman saat dimintai pendapatnya oleh sejumlah wartawan usai kegiatan. (sht/fi)