News

Gidion Disebut Pejabat Gagal, Tak Pantas Jadi Bupati

FaseBerita.ID – Rencana Gidion Purba, maju pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Simalungun 2020 mendapat penolakan dari masyarakat, terutama kalangan honorer. Gidion Purba, yang saat ini menjabat Sekda Simalungun, dicap sebagai pejabat gagal.

Terbukti Simalungun dua tahun terakhir berturut-turut mendapat penilaian disclaimer dari BPK.

Ganda A Silalahi, pengurus Forum Honor Simalungun Berjuang, Senin (24/6/2019) mengatakan, kabar rencana pencalonan Gidion Purba sudah banyak diketahui masyarakat.

Itu setelah penyataan keseriusannya disampaikan melalui media, dan adanya ratusan baliho yang disebar di Simalungun mengajak untuk mewujudkan Simalungun Majagiah.

“Soal maju itu memang hak beliau. Tapi kami sangat prihatin, jika pejabat yang gagal seperti itu maju menjadi calon bupati Simalungun. Kita menginginkan yang benar-benar membawa perubahan di Simalungun,” kata Ganda, yang sudah berkali-kali melakukan aksi demo ke DPRD Simalungun dan Kantor Bupati Simalungun, untuk memperjuangkan hak-hak honorer di Simalungun.

Menurut Ganda, masih banyak putra-putri Simalungun yang berprestasi dan memiliki keinginan tulus untuk memimpin pembangunan di Simalungun.

“Tujuh tahun menjadi Sekda, hasil akhirnya dua kali disclaimer. Itu sangat memalukan. Sekda adalah orang yang paling bertanggungjawab soal administrasi di Pemkab Simalungun, karena dialah pejabat tertinggi ASN di Simalungun, “ tambahnya.

Dijelaskan Ganda, selain disclaimer dua kali berturut-turut, persoalan honorer di Simalungun, tidak tuntas. Bahkan saat Gidion menjabat Sekda, honorer di Simalungun tidak ditampung gajinya, walau pun tetap bekerja.

“Kita berharap muncul calon yang lebih baik, itu demi kebaikan Simalungun ke depan,” katanya.

Sebelumnya, Gidion Purba mengatakan, dirinya memang yang paling pantas, untuk melanjutkan pemerintahan yang saat ini dipimpin JR Saragih. Menjabat Sekretaris Daerah selama tujuh tahun terakhir, Gidion mengaku sangat memahami ‘hitam-putih’ Kabupaten Simalungun.

Dijelaskan Gidion Purba, dirinya siap mengundurkan diri dari ASN yang seharusnya memasuki masa pensiun pada tahun 2023 mendatang.

Diakui Gidion Purba, Pemkab Simalungun masih memiliki banyak ketertinggalan terutama di bidang infrastruktur dan pendidikan. Itu menurutnya, karena keterbatasan anggaran yang saat ini lebih dari 50 persen terserap untuk pegawai.

Ada 12 ribu lebih pegawai, namun di lain pihak bidang pendidikan masih kekurangan tenaga guru.

“Kita akan mengoptimalkan anggaran yang ada, agar lebih ideal dan lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur. Kita sudah melakukannya pada perubahan APBD 2019 dan nantinya pada APBD 2020,” kata Gidion. (esa)

USI