News

Gempa Demo Dinas Kesehatan Palas: Minta Kadis Mundur

Terkait Dugaan Korupsi di Dinas Kesehatan Palas

PALAS, FaseBerita.ID – Puluhan masyarakat yang bergabung di Gerakan Mahasiswa dan Pemuda (Gempa) Kabupaten Palas melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Dinas Kesehatan setempat, Selasa (27/8/2019).

Kedatangan mereka untuk membeberkan dugaan korupsi yang diduga dilakukan pejabat berwenang di instansi itu.

Bahkan, massa mendesak dan menuntut agar Bupati mencopot LR dari jabatannya sebagai Kadis Kesehatan.

Massa juga membeberkan dugaan-dugaan penyelewengan anggaran di dinas tersebut. Bahkan massa yang dikoordinatori Fahmi Riski Lubis itu menilai Kadis tidak mampu membawa cita-cita kesehatan pada masyarakat. Seiring dengan visi misi sehat yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati Palas.

“Kami meminta Kadis mundur dari jabatannya,” teriak Fahmi Riski yang disambut riuh oleh massa.

Awalnya, massa disambut Sekretaris Dinkes Hj Ummi Sahara Matondang. Namun massa menolak. Mereka tidak ingin disambut Sekretaris. Massa kemudian membubarkan diri dan berlanjut orasi ke DPRD.

Di sana massa lagi-lagi menyuarakan tugas dan fungsi legislatif guna mengawasi kinerja birokrasi.

Bahkan massa menantang kinerja DPRD yang baru dilantik untuk lebih mengawasi birokrasi pemerintahan Palas agar lebih pro rakyat. Sayang, hampir satu jam berorasi, tak satupun anggota dewan muncul.

Hanya Kasubbag protokol DPRD yang bersedia menerima aksi yang dikawal kepolisiam dan satpol PP.

Lagi-lagi massa menolak niat baik pegawai DPRD itu. Massa hanya bersedia jika diterima ketua atau anggota DPRD.

Dalam orasinya Fahmi Riski mengatakan, dugaan korupsi di Dinas Kesehatan dinilai telah menggerogoti hidup masyarakat.

Ia pun menggambarkan dugaan korupsi pada anggaran peningkatan kesehatan masyarakat tahun 2017 tidak sepenuhnya untuk rakyat. Hal itu dilihat dalam beberapa bulan lalu dengan adanya kejadian ibu hamil yang tidak bisa ditangani pusat pelayanan masyarakat. Dan akhirnya meninggal di salah satu Puskesmas dari 16 puskesmas yang ada di Palas.

Belum lagi dana bantuan operasional kesehatan dan anggaran jaminan persalinan masing-masing sebesar Rp3,6 miliar.

Massa juga membeberkan dugaan korupsi di dinas itu pada anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah sebesar Rp810.194.220 dan Rp620 juta. Serta dugaan korupsi dana pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK) sebesar Rp4.166.396.000. Ada juga dugaan korupsi terhadap anggaran peningkatan kesehatan masyarakat (BPJS) sebesar Rp22.374.301.994.

“Untuk itu kami minta Kadis Kesehatan mundur dari jabatannya karena dinilai gagal. Kami juga meminta bupati mencopot Kadis Kesehatan. Kepada DPRD kami berharap agar meningkatkan pengawasannya terhadap kebijakan-kebijakan birokrasi yang sangat berpengaruh terhadap halayak ramai,” tuntut Busroni, koordinator aksi lainnya.

Massa akhirnya membubarkan diri. Tak ada pihak berwenang yang menanggapi aksi solidaritas tersebut.
Begitu juga Kadis kesehatan LR tidak menanggapi terkait dugaan itu. Meski berkali-kali dihubungi, namun yang bersangkutan belum memberikan jawaban. (tan)