News

Gara-gara Bansos Covid-19 Pak Kades Dianiaya Warga

FaseBerita.ID – CP, warga salahsatu desa di Kecamatan Angkola Selatan, menganiaya oknum kepala desa (Kades) berinisial Ts, pada Minggu (14/6) malam. CP menghantamkan kursi plastik ke wajah Kades yang berusia setengah abad itu.

Motif penganiayaan, CP keberatan nama orangtuanya diblokir dari daftar penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk warga yang terdampak Covid-19. Penganiayaan itu sendiri berlangsung di rumah Kades dan disaksikan BPD dan Sekretaris Desa (Sekdes).

Ts pun melaporkan peristiwa itu ke Markas Polres Tapanuli Selatan. Dan di bagian wajahnya mengalami luka robek dan mendapat jahitan.

Menurut Ts, CP melakukan penganiayaan disebabkan orangtuanya tak lagi termasuk sebagai penerima BST yang bersumber dari Kemensos. Nama orangtua CP telah diblokir sebagai penerima BST di Kantor Pos dan Giro Kota Padangsidimpuan.

Kapolsek Batang Angkola AKP Yuswanto menuturkan, peristiwa itu telah dilaporkan Kades Perkebunan Simarpinggan tersebut ke Mapolres Tapsel. Sebagai bagian dari wilayah hukum kerjanya, Kapolsek menuturkan, saat ini masih menunggu hasil visum et repertum dari kades, untuk selanjutnya melakukan tindakan terhadap pelaku.

“Kita tunggu dulu, Kades itu kan melaporkan ke Polres langsung. Laporan dan Visum langsung, nanti kalau suratnya kita terima, baru bisa kita kejar pelakunya, tindaklanjutnya,” ungkap Yuswanto.

Untuk diketahui, Bantuan sosial tunai (BST) menuai polemik di kalangan masyarakat, pasalnya, data yang diusulkan RT ke kelurahan dan selanjutnya ke dinas juga kementrian sosial pada tahap pencairan ke dua ternyata berbeda dengan data penerima.

Seperti yang terjadi pada 23 warga penerima BST di Kelurahan Kertosari Kecamatan Banyuwangi yang mengeluhkan adanya pemblokiran data yang tanpa ada pemberitahuan sebelumnya ke pihak penerima.

Padahal 23 penerima BST ini di tahap pertama sudah mendapatkan bantuan berupa uang tunai 600 ribu rupiah.

Ternyata di tahap dua 23 warga data penerima tersebut di blokir tanpa alasan. Padahal surat pemberitahuan penerima menunjukkan bahwa penerima harus mendapatkan bantuan sebanyak tiga kali.

Dalam hal ini, warga yang data BST-nya di blokir dengan inisial NMZ mengatakan sangat kecewa sekali karena pemblokiran data penerimaan BST-nya tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Saya mengetahui data penerimaan di tahap dua tidak ada, diberitahu pak RW. Selanjutnya, sayapun langsung ke kantor pos untuk menanyakan permasalahan pemblokiran data penerimaan BST teryata sama pihak kantor pos di suruh menanyakan di Kelurahan.

Setelah menanyakan di Kelurahan, pihak Kelurahan sendiri tidak tahu siapa yang memblokirnya. Tetapi pihak Kelurahan menyuruh saya untuk menanyakan di Dinas Sosial (Dinsos).

Setelah sampai di sana, kok saya sama petugas Dinsos malah di suruh kembali tanya di Kelurahan. Kan saya bingung kalau semua lempar lemparan gini.

Padahal yang saya temui semua adalah petugas yang menangani BST, tapi di tanya kok tidak bisa memberikan jawaban yang pasti malah saling lempar. Bebernya saat di temui di rumahnya. Jumat (12/6).

Terkait adanya problem data penerima BST yang di blokir di tahap dua Bambang Sungkono selaku Kepala Bidang (KABID) pelindungan dan jaminan sosial Dinas sosial pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Banyuwangi saat di temui di kantornya mengatakan, bahwa Dinsos tidak tahu terkait permasalahan ini.

Menurut Bambang Sungkono, Dinas hanya menerima kiriman data pengajuan BST dari Desa atau Kelurahan yang nantinya langsung kami kirim di Kementerian Sosial (KEMENSOS). Data itu yang mengetahui langsung pihak Kelurahan, kenapa datanya penerima BST bisa di blokir.

Saat di tanya warga yang datanya di blokir apa bisa dapat lagi. “Kalau mau dapat bantuan lagi, Kelurahan harus mengusulkan atau mendaftarkan warga yang bersangkutan melalui musyawarah Kelurahan,” ujar Bambang
Lurah Kertosari Joko Handoko saat di konfirmasi di kantornya membenarkan ada 23 warganya menerima BST di tahap satu yang datanya ke blokir di tahap dua ini.

Dalam polemik ini, seharusnya Dinsos yang lebih tahu. Kalau Kelurahan hanya mengajukan data data usulan dari RT yang langsung kami kirim ke Dinsos.

Pihak Kelurahan tidak pernah memainkan data ataupun mengurangi data penerima BST yang di ajukan oleh RT, malah kami di tahap duanya menambahkan pengajuan lagi.

Kalau gini ini kan di pimpong seolah olah Kelurahan yang memblokir data penerima itu. menurut saya, seharusnya warga penerima BST yang datanya ke blokir ini ya harus dapat.

Dikarenakan di surat pemberitahuan penerima yang di keluarkan kantor pos kan sudah jelas bahwa warga penerima harus mendapatkan dana bantuan sebanyak tiga kali. Kok pas waktunya pengambilan malah data 23 penerima tidak masuk dalam data pemberitahuan penerima BST di tahap 2, Kan ini membingungkan,” tandas Joko. (san/int)