News

Fraksi PAN: Capek Kita Ngomong, Tak Ditanggapi

Rapat Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD

PALAS, FaseBerita.ID– Rapat paripurna penyampaian ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, Rabu (9/6) pagi lalu tidak qourum. Akibatnya, rapat sempat diskor.

Sore, rapat kembali dilanjutkan. Dari 30 anggota DPRD Palas, 20 anggota hadir.
Meski hanya dihadiri sekda yang mewakili bupati dan wakil bupati, rapat tetap dilanjutkan. Sekalipun hanya dihadiri sejumlah pimpinan OPD dan empat camat.

Pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Amran Pikal Siregar ini juga sempat terjadi interupsi saat pandangan umum fraksi. Menurut sebagian besar anggota DPRD Palas, setiap pandangan umum belum pernah ada langkah konkrit dari eksekutif Pemkab Palas. Apa-apa yang jadi perhatian legislatif, tak pernah digubris eksekutif.

“Apakah penting pandangan fraksi ini, karena sejauh ini sejak kita dilantik, setiap ada pandangan fraksi, khususnya PAN, belum ada realisasi atau langkah konkrit dari Pemerintah Kabupaten Palas. Kita di sini bukan belajar. Capek kita ngomong terus tapi tak pernah ditanggapi,” kata M Iketaken Hasibuan dari Fraksi PAN dalam pandangan umum fraksi.

Belajar tatap muka dan penggunaan dana Covid-19 Kabupaten Palas juga jadi perhatian Fraksi PAN untuk diperjelas pemerintah. Sejauh ini, terlebih dana Covid, khususnya Fraksi PAN tidak mengetahui, kemana saja penggunaan dana Covid tersebut.

Fraksi Pembangunan Perjuangan yang dibacakan Khalid Daulay dengan tegas menyoroti kesehatan, perizinan dan dukcapil. Di rumah sakit umum, menurut Fraksi Pembangunan Perjuangan, lebih mementingkan proyek untuk keuntungan sepihak, dibandingkan pelayanan terhadap masyarakat padang lawas.

Itu dilihat dari tak kunjung difungsikannya alat kesehatan HD/mesin cuci darah, alat CSSD/steril dan alat radiologi. “Padahal harganya lumayan mahal, dan hanya rumah sakit tertentu yang memiliki ini. Ini sudah tidak sesuai visi misi RSUD. Mohon dijelaskan agar masyarakat mengetahui apa permasalahannya,” terang Khalid Daulay yang lulusan kesehatan ini.

Sementara fraksi Golkar, Hanura, Gerindra, PKB, Demokrat, Nasional Sejahtera sepakat tidak membacakan di depan umum. Hanya langsung disampaikan ke eksekutif.(tan/fabe)