News

Fraksi Golkar DPRD Sibolga Sikapi Defisit Anggaran: BBM Kendaraan Dinas Ditanggung Pemakai

SIBOLGA, FaseBerita.ID – Fraksi Golkar meminta seluruh pengguna kendaraan dinas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Sibolga menanggung sendiri Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dipakainya atau tidak lagi ditanggung APBD. Hal itu karena kondisi keuangan pemerintah kota yang sedang defisit anggaran.

Hal itu terungkap dalam sidang paripurna mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran (TA) 2018 dan Ranperda Pembentukan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sibolga, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) beberapa hari lalu.

Seperti yang disampaikan Wandana Simatupang, mewakili Fraksi Golkar. “Sehubungan dengan defisit anggaran, diimbau kepada seluruh OPD agar penggunaan BBM kenderaan dinas, yaitu seperti kendaraan dinas jenis sepedamotor harus menjadi tanggung jawab oleh pemakainya,” kata Wandana Simatupang, Selasa (30/7/2019) lalu.

Dijelaskannya, pemakaian BBM pada Tahun 2018 terjadi pembengkakan yang membebani keuangan daerah. Harapannya, pemakaian BBM di setiap OPD agar disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. “Seperti mengantar surat dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat,” ungkapnya.

Sehubungan dengan itu, Fraksi Partai Golkar mendorong Pemko Sibolga agar memaksimalkan semua potensi daerah yang ada untuk meningkatkan sumber PAD. “Sehingga di tahun berikutnya, target pemerintah kota Sibolga terhadap PAD dapat direalisasikan dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya.

Sekilas, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyinggung seputar target PAD Tahun Anggaran 2018 yang tidak tercapai. Agar hal tersebut dijadikan pembelajaran untuk pencapaian PAD di tahun berikutnya.

“Karena kita lihat pada tahun 2018 target yang kita lihat Rp125 miliar, hanya tercapai Rp80 miliar kurang lebih. Mudah-mudahan harapan kita kedepan, Pemko Sibolga dapat merealisasikan dengan sabaik-baiknya,” kata Wandana.

Menanggapi penyampaian dari Fraksi Golkar tersebut, Walikota Sibolga HM Syarfi Hutauruk mengakui bahwa pencapaian PAD tahun 2018 tidak maksimal.

Dan pihaknya berjanji, akan berusaha maksimal dalam pencapaian target yang dibebankan. “Bukan gak saya cek, sebab saya tanya Kadis PKAD yang lama mengenai berapa capaian PAD, katanya sudah Rp115 miliar, ternyata tidak sampai Rp80 miliar,” kata Syarfi. (ts)