News

Forkopimda Rakor Penegakan Disiplin Covid-19

FaseBerita.ID – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tanjungbalai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Penegakan Disiplin (Gakplin) Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 dan Pembahasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Rapat digelar bersama Kementerian Kordinator, Panglima TNI, dan Kapolri dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan secara Virtual. Forkopimda Kota Tanjungbalai mengikuti rakor dari Command Center Kantor Walikota Tanjungbalai, Minggu (31/1) malam.

Hadir mengikuti rakor antara lain, Sekda Pemko Tanjungbalai Yusmada, Kajari Tanjungbalai M Amin, Wakapolres Tanjungbalai Kompol Jumanto, Pabung Kodim 0208 AS Mayor Inf Indra Bakti, Dandenpom Lanal TBA Kapten Laut (PM) M Damanik, dan perwakilan Kakan Kemenag Tanjungbalai Hamdan Harahap.

Selain Menko Kemaritiman dan Investasi, rakor diikuti Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Kapolri, dan Panglima TNI.

Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan, masyarakat dengan sosioekonomi rendah memerlukan perhatian ekstra untuk diberikan edukasi mengenai bahaya Covid-19.

“Berdasarkan penelitian, responden dengan sosioekonomi rendah hanya 50 persen yang menyadari bahaya Covid-19. Di antara responden itu 58 persen menyadari jika terkena Covid-19 dapat menularkan serta membahayakan orang-orang di sekitar,” ungkap Luhut.

“Covid 19 merupakan RNA yang mudah bermutasi, penularan yang tidak terkendali mempercepat mutasi virus. Penularan perlu dicegah untuk menghindari munculnya varian baru berbahaya seperti di Brazil dan Afrika Selatan,” tambahnya.

Oleh karenanya, Luhut menegaskan agar semua dapat mengambil peran untuk terus menyosialisasikan kepada masyarakat akan bahaya Covid-19 , terutama peran Kementerian Agama, Polri, TNI, serta para kepala daerah baik gubernur, bupati/walikota sampai tingkat pemerintahan terendah.

Ia menuturkan secara historis pelaksanaan PSBB DKI Jakarta September 2020 lalu. Katanya, dibutuhkan penurunan mobilitas di atas 30 persen untuk mengendalikan penambahan kasus.

“Berdasarkan kasus di DKI, liburan panjang Idul Adha dan Tahun Baru Islam menaikan jumlah pasien dirawat 100 persen (dari 2 ribu ke 4 ribu). Sementara libur panjang akhir Oktober dan Natal serta Tahun Baru menaikkan jumlah pasien dirawat 133 persen (dari 3 ribu ke 7 ribu),” jelasnya.

Luhut berharap operasi perubahan perilaku bisa lebih terintegrasi dan dilakukan secara terukur antara TNI, Polri, dan Satpol PP. Sehingga perekonomian masih bisa tetap berjalan namun jumlah kasus bisa ditekan.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, pemberlakuan PPKM tahap pertama 11-25 Januari lalu hasilnya Positivity Rate naik dan Ekonomi menjadi tertekan.

“Hal tersebut disebabkan karena implementasi PPKM tidak maksimal atau dalam pelaksanaan eksekusi masih kurang, di antaranya disebabkan faktor kejenuhan masyarakat, kejenuhan aparat , dan adanya berita program vaksinasi sehingga mengendurkan masyarakat pada protokol kesehatan,” tandasnya.

Ia menegaskan, perlu adanya langkah-langkah signifikan yang bisa memberikan semacam efek kejut di masa PPKM tahap kedua sampai 8 Februari.

“Mulai malam ini harus mulai dirapatkan di daerah khususnya para Forkopimda karena Forkopimda sebagai kunci untuk adanya kekompakan antara pemerintah daerah didukung oleh TNI dan Polri dan juga potensi- potensi masyarakat maupun non pemerintah lainya. Hal ini agar PPKM dapat benar-benar berdampak positif,” jelas Tito.

Sedangkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penjelasannya menyampaikan instruksi sosialisasi penerapan Prokes (3M) bagi ASN Kementerian Agama, format laporan harian gerakan Sosialisasi Prokes (3M) Kementerian Agama RI, serta penjelasan tentang instruksi sosialisasi penerapan Prokes (3M) bagi ASN Kementerian Agama.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjelaskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2021 dan upaya Polri dalam mengawal dan membantu pendistribusian program bansos dan ketahanan pangan serta upaya Polri dalam menangani pandemi Covid-19.

Hal serupa juga diungkapkan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Katanya, permasalahan yang dihadapi masyarakat di lapangan, menyampaikan target dan sasaran operasi Prokes.

“Saran, agar kita selaku petugas harus melaksanakan edukasi dan sosialisasi untuk dapat menerapkan prokes Covid-19 kepada masyarakat. Terkait perkembangan Covid-19 ini, kami akan selalu melaksanakan koordinasi dengan seksama bersama Polri dan pemda setempat,” tukasnya. (ck2/fabe)