News

Eksekutif dan Legislatif Simalungun Diminta Tinjau Ulang Hak Sewa Asset di Jalan Asahan

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID-Sudah beberapa tahun informasi tentang gedung eks-kantor DPRD Kabupaten Simalungun dan eks-kantor Bupati Simalungun dikontrak  beberapa perusahaan. Namun, hingga saat ini masih telantar, bahkan bangunan eks-kantor DPRD sudah rusak dan disekitarannya banyak terdapat tumpukkan sampah.

“Seharusnya pihak pemenang kontrak sewa bangunan itu sejak sudah lama membangun ataupun membuat bagaimana lokasi itu menjadi tempat usaha atau tempat bisnis mereka, sesuai rencana mereka diawal,” terang seorang warga di sekitar lokasi, Kamis (21/1) di salah satu kedai kopi, di Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar.

Ditambahkannya, bahwa seharusnya Pemerintah Kabupaten Simalungun dan DPRD Kabupaten Simalungun dapat meninjau ulang terkait hal itu. Soalnya menurutnya, asset yang strategis dan punya nilai bisnis yang baik sangat disayangkan jika dibiarkan begitu tidak menghasilkan manfaat baik bagi masyarakat disekitar lokasi maupun manfaat penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Usulan dari saya, kalau pemenang kontrak tidak mampu mengelola asset itu secara baik sebagaimana mestinya, sebaiknya ditinjau ulang kembali kontraknya. Kalau tidak mampu ya diganti saja, soalnya Pemkab Simalungun dan masyarakat sendiri yang rugi. Ini masalah serius loh, asset itu bukan untuk dibiarkan, asset itu harus dikelola secara baik dan benar demi kemajuan Kabupaten Simalungun sendiri,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan Amri Saragih SE kepada awak media ini, Senin (25/1) sekira pukul 11.55 WIB mengatakan, “Ya seharusnya pihak Ekskutif dan Legislatif di Kabupaten Simalungun ini meninjau kembalilah, kan sayang asset negara jadinya tidak bermanfaat begitu baik untuk masyarakat maupun Pemkab Simalungun. Harusnya kan bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah itu,” katanya.

“Kalau memang tidak mampu penyewa itu ya sebaiknya diganti yang lebih memiliki kemampuan dalam mengelola asset itu untuk kepentingan masyarakat dan Pemkab Simalungun sendiri. Tinjau ulang lah perizinan yang sudah dikeluarkan itu. Atau bisa juga penyewa dipanggil untuk kembali membuat komitmen yang jelas dengan batasan waktu agar terwujud apa yang diharapkan Pemkab dan masyarakat untuk meningkatkan PAD Simalungun,” pungkasnya.(adi/fabe)