News

Eks Dirut Jasa Marga Didakwa Rugikan Negara Rp 202 Miliar

FaseBerita.ID – Mantan Direktur Utama PT Jasa Marga, Desi Arryani bersama empat orang mantan pejabat PT Waskita Karya, didakwa melakukan korupsi terkait pekerjaan subkontraktor fiktif. Kelimanya didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp 202.296.416.008 atau Rp 202 miliar.

Keempat mantan pejabat di perusahaan pelat merah itu yakni, Kepala Divisi (Kadiv) II Fathor Rachman; mantan Direktur Utama PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana; mantan Wakadiv Sipil, Fakih Usman; serta mantan Kabag Keuangan Yuly Ariandi Siregar.

“Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum,” kata Jaksa KPK Ronald F Worotikan membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (10/12).

Kelima terdakwa tersebut didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain terkait pekerjaan subkontraktor fiktif. Jaksa menyebut Desi Arryani diperkaya Rp 3,4 miliar; Fathor Rachman Rp 3,6 miliar; Jarot Subana Rp 7,1 miliar; Fakih Usman Rp 8,8 miliar dan Yuly Ariandi Siregar Rp 47,3 miliar.

Dalam perkara ini, terhadap pembuatan 41 kontrak subkontrakor fiktif yang dibuat seolah-olah benar oleh para pegawai dan pejabat Divisi Sipil atas sepengetahuan dan persetujuan dari Para Terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, pemilihan dan penunjukan terhadap empat perusahaan yakni PT Safa Sejahteta Abadi, CV Dwiyasa Tri Mandiri, PT Mer Engineering dan PT Aryana Sejahteta tidak sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, dan Nomor PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa.

Akibat rangkaian perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga melakukan pengambilan dana melalui pekerjaan subkontraktor fiktif. Hal ini untuk membiayai pengeluaran di luar anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada 2009 sampai dengan 2013.

Sebagaimana Surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 09/LHP/XXI/07/2020, Tanggal 01 Juli 2020 Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pelaksanaan Pekerjaan Subkontraktor Fiktif.

“Sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp202.296.416.008 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut,” pungkas Jaksa Ronald.

Kelima terdakwa tidak dihadirkan secara langsung ke persidangan. Mereka mengikutinya secara daring dari dalam rumah tahanan (Rutan) KPK. (jp)

iklan usi