News

Edhy dan Juliari Bisa Dipenjara Seumur Hidup

FaseBerita.ID – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyampaikan, hukuman mati bisa diterapkan terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. Sebab keduanya melakukan praktik rasuah pada masa pandemi Covid-19.

“Undang-undang memungkinkan. Apabila syaratnya terpenuhi bisa diterapkan hukuman mati,” kata Agus dikonfirmasi, Rabu (17/2).

Agus tak memungkiri, penerapan hukuman mati bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi. Karena hukuman mati akan membuat takut setiap orang untuk melakukan korupsi.

“Mungkin pertimbangan penting lainnya, efek pencegahan, karena hukuman mati akan membuat orang takut atau jera melakukan korupsi (deterrent effect),” ucap Agus.

Meski demikian, Agus lebih mendukung agar kedua mantan menteri Kabinet Indonesia Maju itu dapat dijatuhkan hukuman seumur hidup. “Saya termasuk yang berprinsip, hidup itu yang berhak mengambil yang memberi hidup. Oleh karena itu, hukuman maksimal yang lain pantas digunakan, yaitu hukuman seumur hidup dan diberlakukan TPPU kepada yang bersangkutan,” tegas Agus.

Edhy Prabowo dan Juliari Peter Batubara tersangkut perkara yang berbeda di KPK. Edhy diduga menerima suap dengan nilai total Rp 10,2 miliar dan USD 100.000 dari Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito.

Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur.

Sementara itu, Juliari Batubara diduga menerima fee sebesar Rp17 miliar dari dua periode paket sembako program bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial RI.

Juliari menerima fee tiap paket Bansos yang disepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket Bansos.

Edhy disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara Juliari Batubara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (jp/fabe)

Foto: Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo.