News

Dua Warga Ini Datangi Dinas Sosial Paluta: Nama Terdaftar Penerima Bansos, Tapi…

FaseBerita.ID – Dua Kepala Keluarga (KK) Bakti Rambe dan Jarkasi Siregar warga Desa Nahula Jae, Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) datangi Kantor Dinas Sosial Paluta, Senin (8/6).

Kedatangan mereka menanyakan kebenaran data keluarganya yang sudah tercatut kurang lebih selama empat tahun lamanya sebagai penerima Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dulu disebut Raskin atau Rastra. Namun keduanya mengaku tak pernah menerima bantuan itu.

“Kami baru tahu kalau keluarga kami terdaftar sebagai penerima bansos ini, sudah empat tahun lamanya keluarga kami terdaftar sebagai penerimanya. Sumpah, sama sekali kami tidak pernah menerima bantuan apa-apa, karena memang tidak tahu sama sekali ,” ungkap Jarkasi sembari menunjukan fhotocopy data penerima bansos yang tercatut namanya.

Selain itu, Jarkasi juga sangat terkejut ketika pihak Dinsos Paluta menyebutkan status dirinya sudah lama pindah dari Desa Nahula Jae dan juga dinilai sudah tak layak lagi sebagai penerima bansos.

Terpisah, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Paluta Irdan Hidayat Harahap saat dikonfirmasi mengaku, pendamping PKH yang bertugas diwilayah Kecamatan Dolok Sigompulon sudah beberapa kali melayangkan surat undangan kepada dua keluarga tersebut.“Pendamping yang bertugas disana sudah saya panggil, katanya mereka selalu melayangkan surat undangan ke mereka tapi tak pernah hadir,” pungkasnya.

Ini Penjelasan Kordinator PKH Paluta

Menyikapi adanya pernyatan kedua warga itu, Koordinator PKH Paluta Irdan Hidayat Harahap memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait pernyataan kedua warga yang mengaku sama sekali tidak pernah menerima bansos dari Kemensos itu.

Dalam penjelasannya, Irdan menyebut bahwa Jarkasi Siregar benar merupakan peserta BPNT tahun 2019, namun waktu pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di tahun 2019 yang bersangkutan tidak hadir memenuhi undangan pendistribusian KKS.

Kemudian, pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Dolok Sigompulon yang menangani BPNT juga telah mengkonfirmasi langsung ke pihak Pemerintahan Desa Nahula Jae, ternyata hasil laporan konfirmasi, atas nama Jarkasi Siregar tidak ada di desa itu.

Setahun kemudian, ditahun 2020 ada perluasan PKH dari penerima BPNT murni, atas nama Jarkasi Siregar tidak berhak sebagai penerima PKH saat validasi pendamping PKH dikarenakan Jarkasi Siregar menurut laporan dari kepala desa itu sudah mampu dan waktu pembagian kartu KKS BPNT yang akan juga dipakai nantinya sebagai kartu PKH sudah dikembalikan ke pusat sesuai laporan rekon Bank Mandiri.

“Status KKS Jarkasi Siregar juga sebelumnya sudah dilaporkan pihak Bank Mandiri bahwasannya KKS nya sudah dikembalikan ke pusat karna saat pendistribusian KKS, beliau tidak hadir. Padahal sudah diundang,” kata Irdan.

Sementara, Bakti Rambe status kartu KKS nya sudah ditangan istrinya Masna Ritonga di tahun 2017 dan menurut laporan pendamping PKH Dolok Sigompulon, KPM atas nama Bakti Rambe yaitu istrinya Masna Ritonga tidak pernah hadir saat ada kegiatan pertemuan kelompok yang dilaksanakan oleh pendamping di desa dari tahun 2017 sampai 2019 sehingga KPM tersebut di Non Eligible kan (tidak berhak) oleh pendamping dan sudah dilaporkan ke pusat. (ais)