News

Dua Saksi A de Charge Dihadirkan

Sidang Bonaran Situmeang

TAPTENG, FaseBerita.ID – Sidang lanjutan perkara dugaan penipuan CPNS dan pencucian uang yang didakwakan terhadap mantan Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Raja Bonaran Situmeang (RBS), memasuki episode ke-12.

Jika pada beberapa sidang sebelumnya mengagendakan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan JPU, untuk sidang kali ini, mengagendakan pemeriksaan saksi a de charge (saksi meringankan).

Sidang yang digelar di ruang sidang utama Cakra, Senin (20/5), dipimpin Ketua Majelis Martua Sagala. Sebelum sidang dibuka, tersangka Raja Bonaran Situmeang terlihat berdiskusi serius dengan pensehat hukumnya Mahmudin Harahap. Beberapa menit kemudian Martua Sagala membuka sidang dengan mengetok palu seraya mengatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum.

Dua saksi a de Charge dihadirkan, termasuk Sapta Tampubolon (40) yang merupakan mantan anak buah Efendi Marpaung di PT Widya Indria Sari (WIS). Sementara Adeng Supriyetno Purba (37), saksi lainnya, merupakan mantan tim sukses Raja Bonaran Situmeang pada Pilkada Tapteng tahun 2011.

Di hadapan majelis hakim, Sapta Tampubolon mengatakan jika Direktur Utama PT WIS adalah Efendi Marpaung. Ia juga menyebutkan jika PT WIS pernah membeli alat berat kepada pihak Komatsu dengan cara dicicil. “Kita bekerja sesuai perintah dari Efendi Marpaung yang merupan Dirut PT WIS,” ujar Sapta menjawab pertanyaan pengacara RBS, Mahmudin Harahap.

Terkait nama Mardi Gunawan, yang disebut-sebut punya tugas memenangkan proyek, melobi para pemenang tender agar belanja material ke PT WIS, saksi mengatakan jika Mardi Gunawan merupakan General Menager PT WIS.

“Efendi Marpaung dan Mardi Gunawan memiliki hubungan atasan dan bawahan,” jawab saksi, sembari menegaskan jika ia tidak mengenal Farida Hutagalung.

Sementara Adeng Supriyetno Purba dalam kesaksiannya menyebutkan kenal dengan tersangka karena masuk sebagai tim sukses RBS saat pencalonan Bupati tahun 2011.

Adeng juga menyebutkan tidak kenal dengan Ependi Marpaung. Ia juga mengaku pernah menemui Raja Bonaran Situmeang untuk minta tolong agar adiknya bisa diloloskan menjadi CPNS Tapteng tahun 2014, namun permintaan itu ditolak Bonaran.

“Saya sampaikan langsung permintaan itu kepada Pak Bonaran di rumah dinasnya. Hanya saja Pak Bonaran saat itu mengatakan bahwa untuk menentukan lulus tidaknya CPNS bukan di tangan bupati, melainkan melalui proses ujian dan kemampuan pelamar yang ditentukan oleh pusat. Karena sudah ditolak Bonaran, akhirnya saya pun pulang,” bebernya.

Usai mendengarkan keterangan dari kedua saksi, Ketua Majelis Hakim langsung menutup persidangan, dan akan dilanjutkan kembali minggu depan. Ketua Majelis Hakim memberikan waktu satu minggu kepada JPU untuk mengajukan tuntutannya. “Sidang usai, kita lanjutkan Senin depan,” tutup Martua Sagala.

Dipantau KYRI

Komisi Yudisial Republik Indonesia (KYRI) wilayah Provinsi Sumatera Utara mendatangi pengadilan Negeri Sibolga di Jalan Padangsidimpuan, Kecamatan Sarudik, Tapanuli Tengah, Senin (20/5). Kedatangan tim KYRI ini bertujuan untuk memantau persidangan tersangka mantan Bupati Tapteng, Raja Bonaran Situmeang, dalam perkara penipuan CPNS dan pencucian uang.

“Kedatangan kita disini ada dua maksud, pertama mengawasi hakim, kedua melihat situasi apakah persidangan ini berpotensi rusuh atau tidak,” kata Muhrizal, salah seorang Tim KYRI.

Dikatakannya, selain memantau persidangan RBS, tim KYRI juga mengawasi independensi hakim demi menjaga peradilan ini agar tetap dihormati oleh masyarakat. KYRI juga mendorong perlindungan terhadap badan peradilan. Jikapun KY menemukan kegaduhan selama persidangan, pihaknya akan tetap mengawal persidangan sampai putusan akhir.

“Kalau berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, KY akan meminta kepada pimpinan untuk tetap mengawal persidangan ini,” ungkapnya.

Untuk mengawal persidangan mantan Bupati Tapteng tersebut, Muhrizal menyebutkan pihaknya memiliki tim yang tiap minggunya bergantian. Ia juga mengaku belum menemukan pelanggaran proses peradilan yang berlangsung. “Sejauh ini pelanggaran itu belum ada kita temukan,” pungkasnya. (ztm/int)