News

Dua Bupati Bisa Jadi Tersangka: Poldasu Dalami Dugaan Penyelewengan DBH PBB

FaseBerita.ID – Dua bupati di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) dan Labuhanbatu Selatan (Labusel) beberapa waktu lalu menjalani pemeriksaan di Polda Sumut.

Bahkan, hingga kemarin, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut, masih melakukan penyelidikan terhadap dua bupati yang diduga terlibat dalam penyelewengan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) KSS dan Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) WAT sedang menjalani pemeriksaan. Dan keduanya masih berstatus sebagai saksi,” ujar Direktur Reskrimsus, Polda Sumut Kombes Pol Rony Samtana, Minggu (5/5).

Ia mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman terkait penyelewengan kasus DBH PBB tahun anggaran 2013-2015.

“Kita masih dalami kasusnya. Ini masih kordinasi sama ahli. Perkembangan nanti saya kabari,” ujarnya.

Apakah kedua bupati tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka? Orang nomor satu Ditreskrimsus Polda Sumut itu mengatakan bisa saja terjadi.

Namun sambungnya, pihaknya belum bisa memastikan karena keduanya masih diperiksa sebagai saksi.

“Nanti setelah semuanya selesai, baru bisa kita terapkan, mereka tersangka atau tidak,” terangnya.

Seperti diketahui, pihak Polda Sumut dalam hal ini, penyidik Subdit III/Tipikor DitKrimsus Polda Sumut sedang mendalami kasus dugaan penyelewengan DBH PBB yang dilakukan dua kepala daerah.

Keduanya adalah Bupati Labura berinisial KSS dan Bupati Labusel berinisial WAT.

Ia menyatakan kedua bupati itu berpotensi dapat diangkat menjadi tersangka.

“Saat ini masih saksi. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk naik menjadi tersangka,” ujarnya belum lama ini.

Jadi Perhatian Banyak Pihak

Kasus inipun menjadi perhatian banyak pihak. Apakah polisi hanya akan menjerat pelaku dari pangkat dan jabatan rendahan saja, atau langsung menyasar ke pemimpin tertinggi di dua kabupaten tersebut.

“Harapan kita polisi tidak pandang bulu, ya. Seharusnya siapapun yang terlibat harus dijerat. Mau itu pejabat biasa maupun sang bupati nya,” ungkap Direktur Polri Watch Abdul Salam Karim, menanggapi kasus koruspi di dua Kabupaten tersebut, saat dikonfirmasi Sumut Pos (Grup Jawapos) baru-baru ini.

Ia mengatakan, korupsi di Sumut sudah menggurita, mulai pejabat tertinggi hingga ke bawah punya peranan dalam menggerogoti uang negara. Abdul Karim berharap penyidikan Dit Reskrimsus Polda Sumut langsung menjerat orang yang menjadi otak dari perilaku korupsi itu.

“Seperti kita tahu ya korupsi itu dilakukan bersama-sama, bukan satu orang saja. Artinya tidak mungkin bawahan melakukan aksi korupsinya bila tak diketahui pimpinannya,” ungkap pria yang juga biasa disapa Salum.

Sementara itu, Dir Reskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Rony Samtana mengatakan pihaknya masih menghitung nilai kerugian negara dengan berkoordinasi BPKP Sumut. “Kami sedang berkoordinasi dengan BPKP segala macam, baru nanti kita tetapkan tersangka ketika bukti-buktinya sudah cukup,” ujar Rony kemarin sore.

Ketika ditanya apakah ada kemungkinan kedua Bupati tersebut menjadi tersangka, perwira berpangkat tiga melati emas ini menjawab dengan ungkapan normatif. “Tergantung perkembangan hasil penyidikan yang mengarahkan ke status itu (tersangka),” sebutnya.

Ia menambahkan, pemeriksaan terhadap kedua bupati itu bisa saja akan dilakukan kembali oleh pihaknya, tergantung hasil penyelidikan.

“Masih bergantung perkembangan hasil penyidikan. Artinya kemarin sudah diambil keterangan, nantinya akan kita komparasikan (bandingkan) dengan keterangan dan alat bukti yang lain. Kalau memang perlu untuk membuat terang perkara ini, pasti akan kita panggil kembali,” ucapnya. (man/ala/sumutpos)

iklan usi