News

DPRD Rekomendasikan Tunda Pelantikan Pangulu Tiga Bolon

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Setelah tiga kali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan masyarakat dan Panwas, akhirnya Komisi I DPRD Simalungun mengeluarkan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (PMPN) Kabupaten Simalungun, Senin (12/8/2019).

Rekomendasi tersebut yakni membatalkan berita acara Pemilihan Pangulu Nagori (Pilpanag) Tiga Bolon, Kecamatan Sidamanik, penghitungan suara ulang, dan penundaan pelantikan pangulu nagori terpilih.

Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Simalungun Sastra Jaya Sirait didampingi Usmayanto dan dihadiri Dadang Pramono, Ketua Panitia Pilpanag Tiga Bolon Wilman Sitindaon, Camat Sidamanik Juliana, Tim Monitoring Dinas PMPN Lamhot Haloho, serta calon pangulu nagori nomor urut 3, 4, dan 5.

Sebelumnya, Ketua Panitua Pilpanag Tiga Bolon meminta dilakukan penghitungan suara ulang. Lalu pimpinan rapat menyimpulkan tiga rekomendasi.

“Tadi sudah kita dengar keterangan dari Ketua Panitia, Panwas, bahkan dari para calon pangulu. Untuk itu kami merekomendasikan membatalkan berita acara Pilpanag Tiga Bolon, penghitungan suara ulang, dan penundaan pelantikan,”  terang Sastra.

Masih kata Sastra, rekomendasi tersebut mereka sampaikan karena menurut penilaian hasil perolehan suara di kertas C1 Plano TPS dengan dengan berita acara Pilpanag Tiga Bolon tidak sinkron, atau ada selisih jumlah suara.

Ditambahkan Usmayanto, penghitungan suara ulang bisa saja langsung dilaksanakan agar tidak terjadi penundaan pelantikan. Namun itu tergantung Dinas PMPN.

“Besok juga bisa dituntaskan kalau Pemkab (Simalungun) mau. Silahkan. Supaya tidak ada penundaan pelantikan,” ujarnya.

Rapat berlangsung sekitar satu jam. Setelah Tim Monitoring Dinas PMPN Lamhot Haloho membacakan catatannya atas tiga rekomendasi DPRD, rapat ditutup.

“Itulah tiga rekomendasi Komisi I DPRD Simalungun. Mohon disampaikan kepada Bupati (Simalungun) agar ditindaklanjuti,” tukas Sastra sambil mengetuk palu tiga kali.

Selanjutnya, dibahas permasalahan dugaan money politics pada Pilpanag Pamatang Kahean, Kecamatan Tapian Dolok. Calon pangulu nomor 3 Hendra Safii Damanik dan nomor 1 Surya Pranata Purba melaporkan calon nomor 2, Alinda Wati atas dugaan praktik money politics.

Namun Komisi I DPRD menyimpulkan pihaknya tidak berwenang menangani kasus tersebut karena terkait dugaan pelanggaran hukum pidana.

“Kalau Pilpanag Pamatang Kahean, Kecamatan Tapian Dolok, proses tahapannya tetap berjalan dan proses hukum juga tetap berjalan. Kalau soal money politics itu bukan ranah kami, itu ranah hukum. Tapi kami tetap pantau prosesnya,” sebut Sastra. (mag-05)