News

DPRD Palas Desak Registrasi Pemekaran Kecamatan Baru

PALAS, FaseBerita.ID – Rencana pemekaran Lima Kecamatan Baru sudah disetujui Kemendagri. Masing-masing Kecamatan Sosa Timur, Barumun Barat, Barumun Baru, Sosa Jae dan Ulu Sosa telah memenuhi syarat untuk dimekarkan.

Hanya tinggal menunggu registrasi dari Gubernur Sumatera Utara untuk selanjutnya diranperdakan.

“Untuk tapal batas kabupaten sudah selesai, makanya izin pemekaran dari Kemendagri sudah kita dapatkan, tinggal mengambil kode register dari Biro Hukum Provinsi dan pengajuan kode wilayah sebelum diresmikan,” jelas Kabag Tapem Sekretariat Daerah Kabupaten Palas Budiman Nasution AP MM.

Diakui Budiman, Surat kemendagri yang ditujukan ke Gubsu, sampai saat ini belum ditanggapi. Tentunya masih jadi kendala dalam percepatan pemekaran lima kecamatan baru tersebut.

“Belum ada kabar dari provinsi. Rencananya akan kita surati lagi,” kata Kabag.

Untuk diketahui, tahun 2017 sudah terbit persetujuan untuk tiga Kecamatan (Sosa Timur, Ulu Sosa, Barumun Baru, red). Sedang dua kecamatan lainnya (Barumun Barat, Sosa Jae, red) yang saat itu masih terkendala batas, baru-baru ini sudah disetujui.

“Surat persetujuan yang 2019 merupakan persetujuan untuk dua kecamatan yang terkendala tadi,” beber Kabag ini lagi.

Sementara Amran Pikal Siregar, Anggota DPRD Palas meminta desakan dari pihak terkait untuk pemekaran lima kecamatan ini. Sehingga pada tahun 2020 sudah resmi jadi kecamatan, punya kantor sendiri dan anggaran sudah harus ditampung.

“Apalagi ini sejalan dengan pemerataan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil makmur, sesuai visi misi bupati Bercahaya,” sebut Amran Pikal yang juga Tokoh penggagas pejuang pemekaran kecamatan Barumun barat yang meliputi desa Parannapa Jae, Parannapa Dolok, Gading, Sidongdong, Batu Sundung, Hutaruhom, Bire, Sibontar, Aek Siala dan Sisalehan ini.

Berdasarkan surat Kemendagri kepada Gubsu tertanggal 28 Juni 2019, secara prinsip telah memenuhi persyaratan dasar, teknis dan administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Di situ disebutkan Hal persetujuan Pembentukan 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten padang Lawas. Sehubungan dengan hal tersebut, persetujuan pembentukan kecamatan ini sebagai dasar untuk pemberian nomor register Rancangan Perda oleh Gubernur Sumatera Utara sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya digunakan untuk penetapan Rancangan Perda menjadi Perda oleh Bupati Padang Lawas.

Selanjutnya Perda yang sudah diundangkan agar segera dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sekaligus dimohonkan untuk diberikan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan. (tan)