News

DPRD Madina Surati BPK Soal Penyimpangan Relokasi Pasar Baru

FaseBerita.ID – Wakil Ketua Komisi II DPRD Madina Awaluddin mengatakan persoalan penyimpangan yang terjadi direlokasi Pasar Baru Panyabungan sudah komplit.

“Banyak persoalannya, sudah komplit di situ. Selain jumlah lapak yang sudah tidak sesuai dengan peruntukannya, ada lahan juga yang tidak sewa malah ditimbun,” kata Awaluddin.

Menurutnya, masalah lahan relokasi yang tidak disewa namun malah ditimbun akan menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Yang tidak diongkos juga ditimbun, itu kan temuan BPK, kami pun sudah surati BPK,” ujarnya.

Ia menjelaskan jumlah lapak direlokasi Pasar Baru Panyabungan saat ini kondisinya berbeda dengan jumlah lapak yang sejak awal dibutuhkan.

“Yang dibutuhkan kan sejak dasar itu ada sebanyak 1044 lapak. Sementara, sekarang ini jumlah lapak di situ ada sekitar 1.200 lebih,” jelas Awal.

Sebelumnya, pada Senin (13/7) lalu, Komisi II DPRD Madina juga sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama perkumpulan asosiasi pedagang Pasar Baru Panyabungan.

Dalam RDP itu Komisi II DPRD memberikan tenggat waktu sampai 25 Juli mendatang kepada Disperindag untuk menyelesaikan persoalan direlokasi Pasar Baru Panyabungan.

Ada enam poin yang menjadi pokok hasil kesimpulan di RDP tersebut.

Pertama, bahwa keberadaan kios pada blok F yang tidak sesuai dengan rencana awal (Master Plan) yang mengakibatkan terganggunya akses jalan maka akan dilakukan penertiban (pembongkaran) oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Madina.

Kedua, pembukaan jalan akses masuk dari jalan Willem Iskandar yang disamping Pos Polisi akan dilakukan pembukaan/pelebaran sehingga dapat dilalui kendaraan roda dua dan tiga.

Ketiga, penerima Dana Bantuan Sosial korban kebakaran yang namun sampai saat ini belum membangun kios harus mengembalikan Dana tersebut ke Kas Daerah.

Keempat, pungutan liar yang dilakukan oknum Pegawai Dinas Perdagangan harus ditindak tegas dan harus mengembalikan kutipan tersebut ke Kas Daerah.

Kelima, Dinas Perdagangan harus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk membuka trayek baru sementara untuk Angkutan Umum yang melintasi Pasar Relokasi guna untuk mempermudah aktivitas pedagang dan pembeli di Pasar Relokasi.

Keenam, seluruh penertiban dan tindak lanjut dari hasil rapat ini akan selesai paling lambat pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020.

Menanggapi hal itu Kepala Dinas Perindag Jhon Amriadi yang ditemui Harian Metro Tabagsel Rabu (15/7) siang di ruangannya, enggan berkomentar banyak perihal persoalan penyimpangan tersebut.

Jhon hanya mengatakan pihaknya akan menyelesaikan persoalan itu sesuai batas waktu yang telah diberikan.

Disinggung mengenai berapa sebenarnya jumlah lapak direlokasi Pasar Baru Panyabungan saat ini? Jhon juga tak tahu berapa jumlah lapak itu secara keseluruhan.

“Minta tolong lah dulu, (yang lain jangan dibahas red,), kalau soal tanggapan RDP itu buat aja kita Disperindag akan selesaikan sesuai dengan tenggat waktunya,” ujar Jhon singkat. (Mag 01)