News

DPRD Humbahas Sahkan Ranperda APBD 2020

FaseBerita.ID – Anggota DPRD Humbahas ramai-ramai menghadiri rapat paripurna pengesahan Ranperda APBD 2022, Rabu (25/11).

Padahal sebelumnya, Paripurna yang sudah dijadwalkan pada Senin (23/11) dan berujung skorsing akibat tidak quorumnya kehadiran anggota DPRD. Sementara yang tidak hadir pada jadwal paripurna dua hari yang lalu dari partai Hanura, 1 Gerindra, 2 Perindo, 3 Nasdem, 3 Golkar dan 1 Demokrat, sehingga ada 12 anggota yang tidak hadir. Empat anggota dengan alasan sakit dan delapan anggota tanpa alasan.

Ramses Lumbangaol, Ketua DPRD Humbahas yang juga menjadi pimpinan sidang menegaskan bahwa rapat tersebut merupakan lanjutan dari skorsing dua hari sebelumnya. “Yang hadir dalam paripurna dalam rangka pengambilan keputusan Ranperda APBD TA 2021 yaitu, jumlah yang hadir 23 orang dan sakit 1 serta tanpa alasan 1. Maka rapat sudah quorum dan skorsing kami cabut,” kata Ramses memulai paripurna.

Sekaitan dengan adanya gonjang-ganjing DPRD mengesahkan Ranperda karena ketakutan tidak gajian, Bresman Sianturi, anggota DPRD di lokasi paripurna mengatakan pengesahan Ranperda APBD 2021 sesungguhnya untuk kepentingan rakyat jadi tidak ada alasan untuk menolak Ranperda.

“Kita hanya ingin menguji integritas di lembaga ini. Ternyata dari 14 anggota yang tidak hadir pada hari Senin lalu semua masih teruji integritasnya. Konsekwensinya memang ketika Ranperda tidak disahkan maka anggota DPRD akan terganggu sistem penggajiannya. Dan itu semua sah karena ada diatur oleh peraturan,” ulasnya.

Sekadar informasi, jika paripurna Ranperda APBD 2021 tidak quorum maka konsekwensi yang lahir adalah anggota DPRD Humbahas tidak gajian selama 6 bulan. Demikian juga anggaran yang melekat pada kegiatan anggota DPRD juga akan dibekukan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 312 ayat (2) dijelaskan soal sanksi.

DPRD dan kepala daerah, yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, maka dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama enam bulan. (sht/fi)

USI