News

DPRD dan Mahasiswa Tapsel Bahas UU Omnibus Law

FaseBerita.ID – Aksi unjuk rasa oleh Aliansi Mahasiswa Tapanuli Selatan Berkumpul (AMI-TAPPUL) menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Kantor DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa (20/10) hanya menghasilkan kesepakatan untuk mempelajari dan membahas bersama-sama Undang-Undang itu.

Massa berkumpul sejak pukul 12.20 WIB di Komplek Perkantoran Pemkab Tapsel di Jalan Prof. Lafran Pane, Desa Kilang Papan, Kecamatan Sipirok itu, dengan jumlah lebih kurang 35 orang.

Aksi yang dikoordinir Irsan Hamid Hasibuan dan Wesly Gea ini, gabungan Gebrak (Gerakan Mahasiswa Bela Rakyat) Tabagsel, yang diketuai Agus Halawa, Serma (Serikat Mahasiswa) Tapsel oleh Yahya Habibi Nasution dan Gema (Gerakan Mahasiswa) Tabagsel oleg Joirun Ansori Simanjuntak.

Ansori Simanjuntak membacakan pernyataan sikap, menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, dan meminta kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Tapsel agar ikut serta menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja secara lisan dan tertulis.

Massa juga meminta kepada ketua DPRD Kabupaten Tapsel Husin Sogot Simatupang agar mendesak Presiden RI secepatnya menerbitkan Perppu untuk menggagalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. serta agar seluruh anggota DPR RI mencabut pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja itu.

“Kami mengecam keras tindakan repreaif oleh Kepolisian kepada Mahasiswa yang melaksanakan demontrasi di beberapa daerah di Indonesia,” kata Ansori.

Tak lama unjuk rasa itu berlangsung, Ketua DPRD Kabupaten Tapsel dan Kapolres Tapsel AKBP Roman Smaradhana Elhaj menemui para pengunjuk rasa dan secara bersama-sama dengan mahasiswa duduk di tengah jalan Prof Lapran Pane, tepatnya di pelataran Kantor Bupati Kabupaten Tapsel itu.

Menanggapi tuntutan itu, Husin Sogot Simatupang berujar, aspirasi dari pengunjuk rasa tentang UU Omnibus Law Cipta kerja, sampai saat ini DPRD Kabupaten Tapsel masih mempelajari sampai detail mana UU Cipta Kerja yang banyak mendapat penolakan hampir di seluruh Wilayah Indonesia ini.

“Saya percaya kepada pemerintah pusat tidak akan ada yang akan menyengsarakan rakyat contohnya kalau dulu apabila masih ada perusahaan yang ditindak perdata atau pidana,” katanya.

Sogot menuturkan, apabila ada UU tersebut yang merugikan masyarakat nantinya kembali didiskusikan dan selanjutnya secara bersama-sama disuarakan agar dirubah dan dibatalkan melalui mahkamah konstitusi
“Dan DPRD akan mengirimkan surat undangan kepada pengunjuk rasa paling lama satu minggu,” janji dia kepada Mahasiswa, yang kemudian menerimanya.

Mahasiswa ini pun kemudian membubarkan diri tanda berakhirnya unjuk rasa. Dengan kesepakatan akan diadakan forum diskusi antara DPRD Kabupaten Tapsel dengan Aliansi Mahasiswa untuk membahas dan mempelajari kembali pasal pasal UU Omnibus Law yang tidak memihak kepada rakyat Indonesia. (san)