News

Diusir saat Hendak Putus Listrik Konsumen

TAPTENG, FaseBerita.ID – Petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) PLN UP3 Sibolga yang biasa datang ke rumah pelanggan untuk melakukan pemutusan aliran listrik, diusir konsumen.

Adalah Lamidi (62), warga Jalan AMD Lingkungan III Kelurahan Kalangan, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). Purnawirawan TNI AD ini mengusir P2TL yang hendak memutus aliran listrik di rumahnya.

Lamidi tidak terima hanya gara-gara telat 4 hari petugas langsung main putus. Emosi karena tidak memiliki tata krama, petugas berseragam ini tak berkutik saat Lamidi mengusir mereka, Selasa (24/7/2019), sekira pukul 16.00 WIB lalu.

Putra Lamidi, Tri Supriadi yang juga ikut menyaksikan ke aroganan oknum P2TL PLN UP3 Sibolga ini menyebutkan, awalnya dua petugas berseragam datang ke rumah orangtuanya mengaku hendak memeriksa meteran listrik. “Awalnya mereka mengaku hendak memeriksa listrik dan dipersilahkan,” jelas Supriadi.

Namun tiba-tiba sambung supriadi, dua orang oknum petugas lain datang dan langsung mengatakan akan memutus Alat Pembatas dan Pengukur (APP) atau kWh meter di rumah orangtuanya.

“Akibatnya bapak menjadi emosi. Pembayaran listrik kami baru terlambat 4 hari, itupun mau kami bayarkan sore harinya,“ lanjut Supriadi.

Aksi pengusiran yang dilakukan Lamidi terhadap petugas PLN ini mendapat dukungan dari berbagai pihak. Aron Hasibuan, salah seorang pemerhati sosial di Kabupaten Tapanuli Tengah mengatakan, jika arogansi petugas PLN yang menindak konsumen menuggak sudah kelewat batas. Sementara di sisi lain, kinerja petugas PLN dalam melayani kebutuhan warga akan listrik, sungguh sangat tidak profesional. Setiap hari listrik selalu hidup mati tanpa pemberitahuan.

Konon lagi timpal Aron, prosedur pemutusan aliran energi listrik yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Memang benar, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 pasal 13 disebutkan bahwa, konsumen dengan tarif tenaga listrik reguler diwajibkan untuk membayar tagihan rekening listrik sesuai masa pembayaran yang ditetapkan oleh perusahaan, yakni selambatnya tanggal 20 setiap bulannya.

“Apabila melebihi tanggal yang telah ditetapkan tersebut, maka dalam hal ini, PLN berhak untuk melakukan pemutusan sementara penyaluran energi listrik milik pelanggan. Tapi caranya ya jangan arogan gitu dong,” kesal Aron.

Dijelaskannya, PT PLN mempunyai tim yang langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan rutin penggunaan listrik tang dikenal dengan nama tim P2TL. Tim P2TL ini memiliki prosedur kerja yang baku dimana dalam menjalankan tugasnya, mereka selalu dilengkapi dengan identitas yang jelas dan membawa surat tugas resmi dari pejabat PLN yang berwenang.

“Kepada tuan rumah atau yang mewakili, petugas harus meminta untuk turut serta mengikuti dan mengawasi selama berlangsungnya pemeriksaan. Ini tidak, kulonuwon sajapun tidak. Ya udah, usir saja petugas PLN yang sok hebat itu,” pungkasnya.

Sementara, Manajer PLN UP3 Sibolga Poltak Samosir melalui Humas PLN UP3 Sibolga Marfin Tanjung saat dikonfirmasi terkait hal itu malah meminta agar pelanggan yang hendak aliran listriknya diputus itu mendatangi kantor PLN UP3 Sibolga secara langsung.

“Sudah cukup lama itu waktu, dari tanggal 1 sampai 20 dikberi waktu untuk membayar. Gini saja, suruh saja pelangganya itu datang ke sini biar ketemu dengan kami, biar nggak salah persepsi,” ucap Marfin.

Disinggung apakah memang harus dilakukan pemutusan aliran listrik kepada pelanggan PLN yang baru telat empat hari melakukan pembayaran pemakaian arus listrik itu dan tanpa ada surat peringatan terlebih dahulu, Marfin sepertinya enggan memberi keterangan dan kembali meminta agar pelanggan tersebut mendatangi kantornya.

“Suruh saja pelanggannya datang, sudah ya, kami rapat pula ini,” kata Marfin sembari menutup sambungan teleponnya. (ztm/dh)

iklan usi