News

Dirut Mundur, Anggota DPRD Siantar Minta PD Pasar Horas Jaya Diaudit!

SIANTAR, FaseBerita.ID-Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) Kota Pematangsiantar perlu diaudit! Hal tersebut menyusul mundurnya Direktur Utama (Dirut) PD PHJ Bambang Kencono Wahono beberapa waktu lalu.

Demikian ditegaskan anggota DPRD Pematangsiantar Fraksi PDIP, Ferry SP Sinamo, di gedung DPRD, kemarin. Ferry mengatakan, sangat tidak masuk akal apabila PD PHJ tidak mampu membayar gaji karyawan. Padahal pendapatan PD PHJ setiap harinya selalu ada dari restribusi pedagang dan lainnya.

“Jadi ke mana selama ini uang yang dikutip dari para pedagang? Belum lagi parkir dan lainnya? Jadi tidak masuk akal jika karyawan tidak gajian!” tugas Ferry.

Dikatakan Ferry SP, selama ini DPRD Pematangsiantar sudah beberapa kali mengajukan dilakukannya audit atau pemeriksaan terhadap PD PHJ. Hanya saja sejauh ini belum ada tanggapan.

“Selama tiga tahun terakhir, belum ada pengajuan penanaman modal kepada PD PHJ. Alasannya, perusahaan daerah tersebut belum bisa menunjukkan program kerja,” tukas Ferry.

Masih kata Ferry, pemerintah sudah seharusnya melakukan audit di PD PHJ. Sehingga akan diketahui apakah perusahaan tersebut layak dipertahankan atau harus kembali menjadi Dinas Pasar.

“Menurut LHP BPK 2019, PD PHJ mengalami kerugian lebih kurang Rp10 miliar. Jadi sudah seharusnya diperiksa,” ujar Ferry yang menilai PD PHJ telah gagal.

Terkait pengunduran diri Dirut PD PHJ Bambang Kencono Wahono, Ferry menilainya kurang tepat. Sebab ia mengundurkan diri dalam keadaan yang sedang kacau.

“Janganlah. Begitu bermasalah, langsung ditinggalkan. Jangan begitu ia tidak bisa membayar gaji karyawannya, dia langsung mengundurkan diri,” sebut Ferry.

Bambang Kencono Wahono mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Dirut PD PHJ ,per 25 Mei 2021. Hal itu dibenarkan Kepala Inspektorat Kota Pematangsiantar Junaedi Sitanggang, Selasa (8/6) siang melalui sambungan telepon seluler.

“Benar, diajukan secara tertulis sejak seminggu yang lalu dan masih tahap proses,” kata Junaedi.

Masih kata Junaedi, surat pengajuan diri Bambang dibuat secara tertulis dan dilayangkan oleh yang bersangkutan 25 Mei 2021 lalu. Tentang alasan Bambang mengundurkan diri dari jabatannya. Junaedi mengaku tidak mengetahui pasti. (mat/fabe)