News

Dipecat Pangulu Tanpa Alasan 6 Gamot Bakal Mengadu ke Bupati

FaseBerita.ID – Oknum Pangulu Nagori Parlanaan Kecamatan Bandar Tri Jaka tiba-tiba memberhentikan enam gamot (kepala dusun) di Nagori Parlanaan dan menggelar seleksi calon gamot. Pangulu yang baru dilantik Desember 2019 lalu ini dinilai mengangkangi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Kepada awak media, Selasa (10/3/2020), Gamot Huta II Sukamto, Gamot Huta IV Sujarman, Gamot Huta VI Surianto serta rekan-rekannya menjelaskan, sampai mereka mendatangi Kantor BPMN Simalungun Selasa pagi, belum mendapatkan surat pemberhentian. Namun sudah dibuka pendaftaran pada hari Selasa 10 Maret.

“Menurut informasi yang kami dapat, semua gamot yang ada di 6 dusun diberhentikan dilakukan seleksi kembali. Ini tidak sesuai menurut pengetahuan kami. Soalnya kami masih belum 60 tahun, dan memenuhi syarat sebagai Gamot, sesuai Permendagri Nomor 67 Tahun 2017,” kata Sukamto diiyakan rekan-rekannya.

Menurut Sukamto, sesuai aturan gamot yang belum berumur 60 tahun, tidak mengundurkan diri, tidak terlibat pidana dan tidak melakukan pelanggaran, tidak bisa diberhentikan walau pangulu berganti.

“Kami sudah ada yang mengabdi sejak 12 tahun lalu. Secara syarat kami masih memenuhi syarat, dan kami masih bersedia ditugaskan sebagai Gamot. Terbukti sejak pangulu baru dilantik, kami melaksanakan tugas kami dengan baik,” kata Sujarman.

Menurut pengakuan para Gamot ini, mereka sudah mendatangi Kantor Camat Amon Charles Sitorus dan Kantor BPMN yang diterima oleh Sekretaris BPMN Roganda Sihombing. Jika masalah ini belum tuntas, pihaknya juga berencana mengadu ke DPRD Simalungun dan Bupati Simalungun JR Saragih.

Menurut Camat kepada para kepala dusun ini, Pangulu Nagori sudah berkonsultasi dengan pangulu sebelum melakukan pemberhentian dan menggelar seleksi jabatan Gamot di Perlanaan.

Camat Bandar Amon Charles Sitorus SSTP yang dihubungi via telepon mengaku sudah memberikan rekomendasi pemberhentian 6 gamot di Nagori Perlanaan. Rekomendasi tersebut menindaklanjuti usulan Pangulu Nagori Perlanaan. Dari surat rekomendasi yang ditandatangani Camat Amon Charles Sitorus, merujuk Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa (Tungkat Nagori). Tidak mengacu Permendagri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.

“Itu berdasarkan surat dari pangulu bang. Masa jabatan mereka sudah habis. Maka dilakukan seleksi, mereka bisa mendaftar. Bisa saja mereka duduk lagi,” kata Amon Sitorus.

Sementara Sekretaris BPMN Kabupaten Simalungun Roganda Sihombing membenarkan pihaknya baru menerima 6 kepala dusun yang diberhentikan di Nagori Perlanaan. (esa)

USI