News

Dinas Sosial dan Kelurahan Harus Transparan Soal Data Penerima Sembako

SIANTAR, FaseBerita.ID – Data penerima bantuan sembako dari pemerintah kota Pematangsiantar dinilai asal jadi, menjadi penyebab masyarakat tidak percaya, sehingga berbondong-bondong ke kantor lurah.

Imbuan Physical dan sosial distancing dilanggar, sehingga berpotensi meningkatnya penyebaran virus di antara sesama warga.

Anggota DPRD Siantar Jani Apohan Saragih mengatakan, kurang nya koordinasi antara Lurah dan Dinas Sosial yang tidak transparan mengakibatkan masyarakat berbondong-bondong datang ke kelurahan.

“Hal seperti ini bisa saja di hindari andai saja pihak dinas sosial dan juga pihak kelurahan itu transparan ke masyarakat,” ujar Jani Apohan, Senin 27 April 2020.

Anggota Fraksi NasDem ini juga menegaskan kalau masalah waktu yang singkat yang kerap jadi alasan pihak dinas sosial dan juga pihak kelurahan itu hanya dibuat-buat.

“Itu hanya alasan mereka saja. Jauh-jauh hari kan sudah ada pendataan masyarakat penerima PKH dan BPNT. Kalau memang pihak dinas sosial maupun kelurahan itu berkoordinasi dengan baik dan transparan. Seperti di kelurahan itu di tempel masyarakat yang penerima PKH dan BPNT hal seperti ini tidak akan terjadi,” terangnya.

Masih dengan Jani mengatakan seperti di kelurahan Bane ada masyarakat yang mendapat kan dua kali. Dia mendapatkan PKH dan mendapatkan bantuan sembako lagi. Kalau sudah ada di kelurahan laporan dari RT itu bisa langsung diperiksa.

“Kalau sudah ada di kantor kelurahan kan laporan dari RT itu bisa langsung diperiksa dan kalau ada yang penerima PKH dapat lagi bisa langsung dicoret dan digantikan. Tapi saya ragu kalau kelurahan itu yang tidak mengkroscek kembali karena tidak mau capek,” tegas anggota komisi I tersebut.

Kepada tim gugus tugas terutama kepada ketua Tim gugus yakni walikota Pematangsiantar Hefriansah,diminta jangan hanya di depan layar saja. Hefriansah harus ikut turun dan juga transparan kepada masyarakat.

“Selaku ketua tim gugus dan juga walikota Pematangsiantar seharusnya dia turun ke lapangan untuk memantau anggotanya. Jangan menunggu laporan anggota saja,” ujarnya.

“Janganlah sampai hal ini terjadi di tahap ke dua dan saya berharap juga kepada Dinas sosial dan juga kelurahan agar penerima bantuan PKH maupun BPNT itu di data ulang karena masih banyak yang belum tepat sasaran,” harapannya. (Mag 04)

USI