News

Di Kejari Taput, Jaksa Larang Wartawan Bawa HP

TAPUT, FaseBerita.ID – Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, Juanda Hutauruk melarang wartawan membawa telepon selular atau HP ke ruangannya ketika ingin mengonfirmasi seputar penanganan kasus dugaan korupsi di daerah itu.

Peristiwa pelarangan itu terjadi saat sejumlah pewarta menjalankan tugas jurnalistiknya untuk meliput informasi penanganan dugaan korupsi yang dilakukan aparatur Adhyaksa tersebut.

“Selamat siang juga pak. Betul pak, ada aturan seperti itu (melarang wartawan membawa HP),” tulis Juanda menjawab pesan konfirmasi wartawan saat menanyakan perihal pelarangan itu, Senin (8/7/2019).

Belum diketahui secara pasti kenapa Kasipidsus yang baru dua bulan bertugas di Taput itu melarang wartawan membawa HP jika ingin melakukan konfirmasi ke ruangannya.

“Iya, titip saja (HP-nya) ke sekuriti,” sambung Juanda tanpa mau menjelaskan lebih lanjut terkait aturan yang dibuatnya.

Terpisah, sikap Kasipidsus Juanda yang melarang wartawan membawa HP ke ruangan saat ingin melakukan konfirmasi ditanggapi sinis sejumlah pemerhati media di Taput.

“Kita heran, inilah sikap pejabat yang berlebihan dan baru kali ini ada pejabat yang melarang wartawan membawa HP ke ruangannya bila ingin konfirmasi. Apalagi HP merupakan alat yang dipakai wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya,” ujar Maju Banjarnahor, salah seorang pemerhati.

Menurut dia, atas sikap dan tindakan Kasipidsus itu publik sangat pantas untuk manaruh curiga ada tidaknya sesuatu yang ingin dirahasiakan dan disembunyikan oleh Kasipidsus.

“Jika wartawan ingin konfirmasi dilarang membawa HP, berarti tidak transparan dan kita menduga jangan-jangan ada sesuatu yang ingin dirahasiakan,” sindirnya.

Senada disampaikan pemerhati media lainnya, R Hutabarat, yang menilai bahwa sikap Kasipidsus tersebut merupakan upaya menghalangi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.

“Ini sikap arogan dan upaya menghalangi tugas jurnalistik. Harusnya pejabat itu harus transparan, jangan mentang-mentang menjabat Kasipidsus lantas perasaan hebat,” ujarnya.

Kajari Taput: Itu Sikap Pribadi

Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, Tatang Darmi mengungkapkan, larangan bagi wartawan untuk membawa telepon seluler saat melakukan konfirmasi dugaan korupsi kepada Kepala Seksi Pidana Khusus Juanda Hutauruk adalah sikap pribadi yang bersangkutan.

“Itu pribadi yang bersangkutan (Kasipidsus), mungkin karena belum kenal. Tapi nanti akan saya sampaikan agar wartawan jangan dilarang masuk membawa handphone,” sebut Tatang kepada wartawan via selulernya, Selasa (9/7/2019).

Menurutnya, hal tersebut hanya masalah sepele yang tidak perlu dibesar-besarkan.

“Itu masalah sepele, seharusnya tidak usah tersinggunglah,” ujarnya.

Dikatakan, larangan membawa HP seperti yang diungkapkan Kasipidsus Janda Hutauruk, tidaklah benar.

“Itu tidak masalah. Tapi, sabar ajalah. Mungkin orang disamaratakannya,” imbuhnya.

PWI: Arogansi Pejabat

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Perwakilan Bonapasogit, Posma Simorangkir menegaskan, sikap pribadi oknum jaksa yang merupakan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara, Juanda Hutauruk, yang melarang wartawan untuk melakukan konfirmasi berita dengan membawa handphone merupakan bentuk arogansi pejabat.

“Sikap pribadi oknum pejabat yang membuat aturan tersebut merupakan bentuk arogansi,” sebut Ketua PWI Bonapasogit, Posma Simorangkir, Rabu (10/7/2019).

Menurutnya, semua pihak harus memahami bahwa wartawan dalam melakukan tugas jurnalistik mempunyai kelengkapan untuk peliputan seperti alat komunikasi, alat rekam dan visual atau kamera.

“Jika ada kebijakan suatu instansi terkait ketentuan peliputan di instansinya boleh dibuat dengan menerbitkan surat edaran resmi dilengkapi alasan yang dapat diterima logika,” ujarnya.

Alat komunikasi bisanya sekaligus dimanfaatkan wartawan sebagai alat kelengkapan dalam peliputan untuk visual dan rekaman.

Dikatakan, apabila narasumber merasa sesuatu yang diucapkannya bukan untuk konsumsi media biasanya cukup meminta “off the record”, permintaan itu harus dipenuhi wartawan.

“Apabila ada kekhawatiran narasumber, wartawan menggunakan alat komunikasi untuk siaran langsung dapat diminta dengan baik-baik”, terangnya.

Meski, hal-hal demikian biasanya dimintakan instansi pada acara tertentu yang sifatnya sangat tertutup, atau dalam persidangan pengadilan apabila dianggap ada hal-hal yang tidak pantas diungkapkan ke publik.

“Ketentuan tidak benarkan membawa alat komunikasi ke ruang persidangan tersebut pun harus dengan surat resmi,” jelas Posma.

Kata dia, jika aturannya bersifat pribadi, rasanya kurang tepat. Sebab, hal tersebut perlu dipertanyakan.

“Sangat diperlukan adanya penjelasan terkait pelarangan tersebut agar tidak ada prasangka buruk,” paparnya.

Sebelumnya, saat sejumlah pewarta akan melakukan konfirmasi langsung terkait penanganan dugaan kasus korupsi di Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara pada Senin (8/7/2019), Kasipidsus Juanda Hutauruk melakukan pelarangan bagi wartawan untuk membawa HP di gedung Adhyaksa setempat.

Belum diketahui secara pasti kenapa Kasipidsus yang baru dua bulan bertugas di Taput itu melarang wartawan membawa HP yang ingin melakukan konfirmasi langsung ke ruangannya. (ant/int)

iklan usi