News

Demo, Mahasiswa Ancam Bakar Kantor SMGP

FaseBerita.ID – Mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Cipayung Plus Madina melakukan aksi unjuk rasa ke kantor PT SMGP di Desa Purba Julu Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Madina, Kamis (28/1) sekitar pukul 12.00 WIB.

Aksi puluhan mahasiswa gabungan dari organisasi HMI, PMII, IM3 bersama Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) Stain Madina, meminta agar pihak perusahan memberikan klarifikasi terkait tragedi kebocoran gas beracun, yang telah merengut 5 korban jiwa dan sedikitnya 32 warga Sibanggor Julu dirawat di RSUD Panyabungan.

Orator aksi pun sempat mengaku kesal dan mengancam mereka akan membakar kantor perusahaan panas bumi tersebut, karena tak ada perwakilan perusahan yang menemui mereka.

Baca juga:

Petaka Gas Beracun di Sibanggor Julu, Mandailing Natal: 5 Tewas

“Kita lihat tak ada satupun mewakili pihak perusahaan yang mau menemui kita. Mereka seolah-olah lepas tangan, jangan salahkan kami jika nanti melakukan hal-hal yang tidak diingginkan, bisa saja kami bakar kantor ini, karena tanpa ini kami makan dan bisa hidup,” kata ketua HMI Cabang Madina, Syukri Aman Harahap dalam orasinya.

Syukri dalam orasinya mengatakan, pihak perusahan seolah-olah terkesan lepas tangan dengan peristiwa ini. Dia juga menyesalkan pernyataan dari pihak perusahaan lewat media-media yang menyebutkan bahwa pengeboran sumur yang telah merengut korban jiwa sudah berdasarkan SOP.

“Kami juga menilai pernyataan pihak perusahaan sangat kontroversi, mereka bilang sudah sesuai SOP, tapi kenyataannya telah menimbulkan korban jiwa,” tegasnya.

Usai satu jam berorasi, massa aksi pun ditanggapi oleh perwakilan pihak Kepolisian.

Melalui Kasat Binmas, Iptu Sudrajat mengatakan bahwa pimpinan perusahaan SMPG maupun bagian humas perusahan sedang tidak berada di tempat. Sudrajat meminta agar massa aksi untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang tidak dinginkan bersama.

“Kami sampaikan bahwa tidak ada saat ini pimpinan perusahaan, maupun staf atau humasnya di sini. Kami berharap semua tenang dan jangan bertindak anarkis. Kami di sini bertugas melakukan pengamanan. Perlu diketahui kalau anggota kami juga ada yang menjadi korban,” kata dia.

Mendengar penjelasan pihak kepolisian, massa aksi pun membubarkan diri dengan kondusif.

Unjuk Rasa di Kantor DPRD Madina

Tak mendapat tanggapan di kantor perusahaan panas bumi itu massa aksi kemudian melanjutkan aksinya ke kantor DPRD setempat.

Di kantor perwakilan rakyat itu massa juga bergantian berorasi. Mahfuz Rosyadi Lubis ketua IM3 DPP Madina dalam orasinya mendesak kepada DPRD untuk segera membentuk pansus, guna menyelidiki tragedi gas beracun yang telah menelan korban jiwa.

Selain itu, Rosyadi dan orator aksi lainnya meminta agar DPRD mengambil sikap dan mendorong ke pusat untuk mencabut ijin PT SMGP.

“Kami meminta DPRD segera bentuk pansus guna menyelidiki tragedi itu. Dan DPRD Madina juga harus mengambil sikap dengan mendorong ke pusat untuk mencabut ijin perusahaan SMGP,” tegas Rosyadi.

Selain itu, sambungnya, pihak perusahaan juga harus diminta untuk bertanggung jawab kepada para korban. Bentuk pertanggungjawaban bisa dengan pemberian santunan.

Baca juga:

Akibat Gas Beracun Warga Banuaji Demo ke DPRD Taput: Tuntut Aktivitas PT SOL Ditutup

Dan perusahaan juga harus memberikan beasiswa kepada anak-anak korban untuk menempuh pendidikan hingga jenjang penguruan tinggi, minimal S1.

“Perusahaan harus bertanggung jawab kepada setiap korban, baik pemberian santunan, dan beasiswa pendidikan maupun bantuan lainnya,” sambungnya.

Sekretariat DPRD Madina Afrizal yang menanggapi massa aksi mengatakan bahwa pimpinan dan anggota DPRD sedang berada di Kota Medan, dalam rangka penyampaian susunan program kerja untuk tahun 2022. Mulai tanggal 26 Januari sampai nanti 30 Januari.

Afrizal menyampaikan, tuntutan massa aksi ini akan ia sampaikan.

Mendengar pernyataan dan melihat bukti bahwa anggota DPRD Madina memang sedang tugas di luar daerah, massa aksi pun membubarkan diri. “Kami akan aksi gelombang ke II setelah DPRD datang, kami pastikan jumlah massa yang datang lebih besar. Tuntutan kami ini harus dijawab oleh DPRD,” pungkas Presiden Mahasiswa Stain Madina Budi Santoso.

Aksi puluhan mahasiswa ini mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisan dan Satpol PP Kabupaten Madina. (Mag-01/fabe)

USI