News

Dapat Info Nilai Sewa Eks Gedung DPRD Simalungun Dari Media: DPRD akan Panggil BPKAD

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Anggota Komisi III DPRD Simalungun ternyata tidak mengetahui secara spesifik pengelolaan aset khususnya Eks Gedung DPRD Kabupaten Simalungun di Jalan Asahan Kecamatan Siantar.
Dan bahkan sampai dengan saat wawancara dilakukan oleh media ini, berkas kelengkapan dokumen dan arsip pun, pihaknya belum ada menerima dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Simalungun.

Hal itu ditegaskan kembali oleh Ketua Komisi III Erwin Saragih kepada awak media ini saat diwawancarai langsung di Komplek Mengaland, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Rabu (3/2).

“Kami berterima kasih atas pemberitaan yang telah dibuat terkait aset Kabupaten Simalungun. Seperti yang sudah disampaikan dalam pemberitaan tentunya sudah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan pihak ke-III, yang kita ketahui dalam jangka waktu yang lama sekitar 30 tahun dengan nilai uang Rp 5 Milyar. Tentunya harapan kita selaku masyarakat selain hasil sewa menyewa itu tentunya kita juga mengharapkan adanya kontribusi dari pihak perusahaan yang mana aset ini bisa memberikan dampak masyarakat sekitar,” jelasnya.

“Tetapi apa yang kita lihat, seperti yang disampaikan media, bahwasannya kurang lebih 4 tahun sudah terjadinya penanda tanganan perjanjian sampai saat ini belum ada perhatian dari pihak perusahaan yang menyewa. Tentunya kami dari Komisi III akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Yang mungkin nanti akan kami minta Pimpinan DPRD untuk menyurati BPKAD dan juga menyurati pihak ke-III (pihak yang menyewa) akan kita pertanyaan tentang aset ini”,katanya lagi.

Saat dipertanyakan tentang sejauh mana pihak Komisi III DPRD Simalungun mengetahui dalam pengelolaan aset Eks Gedung DPRD Simalungun, “Kita sudah memintakan kepada BPKAD agar melampirkan daftar-daftar aset, tetapi sampai saat ini hal itu belum kami terima daftar-daftar aset itu. Kami berterima kasih kepada masyarakat khususnya kepada media yang repon terhadap sewa menyewa aset ini. Kami akui bahwa masa perjanjian dan nilai itu setelah adanya berita dari media Metro Siantar”, tegasnya.

Timbul Jaya Sibarani : Pengelolanya Harus Bertanggung Jawab Terhadap Keamanan dan Keutuhan Gedung Itu

Ketua Dewan Perwakilan Rakayat Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun Timbul Jaya Sibarani, pasca pemberitaan-pemberiataan di media tentang aset, mulai menyoroti dan menjadikannya perhatian penuh. Untuk itu saat ini sudah mulai melakukan langkah-langkah kerja pihaknya, dengan memerintahkan Komisi III untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak BPKAD dan Pengusaha yang menyewa aset.

Hal itu diungkapnya secara langsung dihadapan para awak media, Jumat (5/2) sekira pukul 12.00 WIB, di Kedai Kopi Polonia, Jalan Surabaya, Kota Pematangsiantar.

“Kita berhak untuk melakukan pengawasan terhadap pengunaan-penggunaan aset di Kabupaten Simalungun, karena itu adalah bagian dari pada kekayaan atau bagian dari pada uang pemerintah atau uang rakyat. Ini adalah mutlak kewenangan sebenarnya Pemerintah tapi tidak terlepas dari pengawasan DPRD, kalau misalnya pemanfaatannya merugikan, ya wajar dong sesuai tupoksi kita lakukan evaluasi, kita minta kepada eksekutif evaluasi, rubah ini. Atau bagaimana nanti kita lihat, kita akan teliti, sejauh mana kerugian atau keuntungan manfaat yang didapat oleh Pemerintah Daerah. Jadi kita tidak bisa langsung sekarang ini buat kesimpulan, orang kita lihat perjanjiannya belum. Kalau kita lihat juga nanti di perjanjian ada hal-hal yang melanggar sehingga membuat cacat, ya wajar dong kita tinjau ulang”, paparnya.

“Saya sudah minta kepada Komisi III, mungkin Selasa atau Rabu besok akan dilakukan rapat di Komisi III terkait aset. Dan mungkin nanti kita akan bentuk pansus untuk penataan aset itu secara umum di Simalungun dan itu juga menjadi bagian dari perhatian kita untuk aset yang di Jalan Asahan. Nah, kondisi sekarang yang kita lihat bahwa aset yang khususnya Eks DPRD, saya ndak tahu siapa yang menguasai itu atau dikerjasamakan dengan siapa. Tapi yang kita lihat kita kecewa dengan keberadaan aset itu. Maka nanti kita akan lihat isi perjanjiannya tentang tanggung jawab pihak yang bekerjasama tentang kondisi bangunan, apakah di sana ada tanggung jawab untuk menjaga bangunan, merubah, sampai membangun kepada membangun baru”, tambahnya.

“Baru yang berikut sesuai dengan temuan BPK bahwa BPK sudah menyarankan supaya mengevaluasi semua aset-aset yang dikerjasamakan karena tidak ada kontribusi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kecuali waktu pertama awal kerjasama itu dilaksanakan mungkin ada kewajiban yang diberikan oleh Pihak III ke Pemda. Tapi kerjsama yang dimaksud itu harus memberikan dampak terhadap keuangan Pemda, itu yang kita lihat belum ada. Sehingga nanti dalam Pansus ini kita akan evaluasi semua keberadaan aset-aset termasuk aset yang dikerjasamakan dengan pihak III”, jelasnya lagi.

Kemudian ketika ditanyakan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kerusakan eks Gedung DPRD Kabupaten Simalungun, yang berada di Jalan Asahan Nagori Pamatang Simalungun, Ketua PDC Partai Golkar Kabupaten Simalungun itu mengatakan, “Pengelolanya harus bertanggung jawab terhadap keamanan dan keutuhan gedung itu”, pungkasnya.(adi/esa/fabe)