News

Dampak Pemberhentian Guru PNS Orangtua Siswa Kecewa karena Ikut Dibebani

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Dampak pemberhentian 1.659 guru PNS di Simalungun, orangtua siswa dibebani menggaji guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah dasar (SD).

Hal tersebut diketahui berdasarkan Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun nomor 420/2155/4.4.3/Disdik-2019 yang diterbitkan 12 Juni lalu. Dimana isi dalam surat tersebut dinilai dilematis karena antara point 2 dan 3 sangat bertentangan. Sehingga para Kepala Sekolah (Kepsek) SD merasa bingung serta ragu-ragu melakukan tindakan.

Adapun isi dalam surat, keterangan point 2 yaitu Dinas Pendidikan (Disdik) Simalungun mengimbau supaya satuan pendidikan melaksanakan rapat dengan orangtua siswa dalam rangka pemaparan program kerja satuan pendidikan tahun pelajaran 2019/2020 sekaligus meminta dukungan orangtua/masyarakat dalam bentuk sumbangan sukarela untuk memenuhi program satuan pendidikan tersebut.

Disdik juga mengimbau agar rapat dengan orangtua/masyarakat minimal dilakukan dua kali dalam satu tahun pelajaran.

Sangat berbeda dengan point 3 yakni satuan pendidikan tidak dibenarkan melakuan pungutan dalam bentuk apapun termasuk penebusan SHUSBN dan kegiatan PPDB tahun pelajaran 2019/2020.

Sementara Point 4 (empat) berbunyi, Menyikapi surat keputusan Bupati Simalungun perihal pemberhentian guru dari jabatan fungsional, maka diminta kepada kepala sekolah agar memenuhi kebutuhan guru di sekolah.

Sumber pendanaan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Komite Sekolah (melalui sumbangan orangtua/ masyarakat). Kekurangan guru akan diakomodir dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun pelajaran 2019/2020, yang akan dilaksanakan pada bulan Juli hingga Agustus 2019.

Dan, poin kelima, Bilamana keala sekolah tidak emlakukan hal tersebut maka akan diberikan sanksi.

Orangtua Kecewa

Beberapa orangtua siswa yang tidak mau namanya dikorankan saat ditanyai soal itu dengan tegas menolak atau pihaknya tidak mau dibebani.

“Kalau karena ada kepentingan, kami tidak mau dibebani. Masak jadi kami yang menggaji guru hononer, makan kami saja terancam,” ujar Boru Purba.

Hal senada diutarakan Boru Saragih. Ia mengatakan hanya Simalungun yang berani melakukan kebijakan yang menyusahkan masyarakat.

“Udah guru diberhentikan, diancam lagi. Kemudian orangtua siswa dibebani membayar gaji guru honorer. Seharusnya pemerintahlah yang mengatasi ini. Kok jadi masyarakat dibikin susah. Di daerah lain nggak ada kulihat seperti ini. Baru di Simalungun. Ini kebijakan apa?” ujarnya dengan sedikit emosi.

Sekretaris Pendidikan Parsaulian Sinaga belum bisa dikonfirmasi terkait masalah ini, berhubung telepon seluler yang bersangkutan sedang tidak aktif.

Demikian juga Kadis Pendidikan Elfiani Sitepu, hingga berita ini diturunkan, belum bisa dimintai keterangan. Meski sudah berulangkali dihubungi, namun handphone yang bersangkutan masih saja sibuk. Demikian juga SMS yang dilayangkan wartawan tak juga dibalas. (mag05/des)