News

Curhatan Guru PNS yang Diberhentikan: Cantum Gelar dan Ijin Belajar Harus Bayar

SIMALUNGUN, FaseBerita.ID – Guru-guru SD dan PNS di Kabupaten Simalungun mengeluh. Ternyata untuk mendapatkan ijin belajar serta pencantuman gelar dari sebelumnya belum Sarjana menjadi Sarjana Srata 1, mereka harus menyiapkan sejumlah uang.

Jika hanya berkas diberikan tanpa “lampiran”, maka berkas tersebut bakal tidak diproses.

Pasca pemberhentian 992 guru yang belum mencantumkan gelar S1, ratusan guru yang sebelumnya memang sudah memiliki ijazah S1, langsung melakukan pemberkasan.

“Kemanalah lagi cari uang ini, kalau tak ada uang, tak diproses berkas kita,” cerita seorang guru kepada rekannya, di salah satu warung dekat sekolah di Raya, Jumat (19/7/2019).

Dari percakapan mereka, untuk pencantuman gelar S1akan dibanderol Rp 3 Juta dan mengurus ijin belajar dibadrol Rp 8 Juta per orang.

Para guru-guru yang mau mengurus pun mengaku pusing, karena semakin rumitnya persoalan dunia pendidikan di Kabupaten Simalungun ini.

“Kalau dicabutlah fungsional, otomatis kan jadi PNS umum. Pensiun pada usia 58 tahun,” ujar para guru saling bercerita.

Para guru ini menyesalkan kebijakan pemberhentian jabatan fungsional guru, yang dinilai tidak mendukung pendidikan di Simalungun.

Para guru-guru PNS itu pun bercerita soal uang pulsa bagi yang menjabat kepala sekolah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Simalungun, Jamesrin Saragih melalui Kabid Mutasi, Nina Sembiring saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Jumat (19/7/2019) sekira Pukul 15.00 WIB, mengatakan tidak ada urusan guru kepada BKD.

“Pencantuman gelar guru-guru itu nggak ada hubungannya ke BKD tanyalah sama Dinas Pendidikan,” elaknya sambil berjalan menuju ruangan lain.

Sementara sebelumnya, Kadis pendidikan Simalungun, Elfiani Sitepu melalui Sekretaris, Parsaulian Sinaga saat dikonfirmasi diruang kerjanya mengatakan dari 992 guru PNS yang diberhentikan dari fungsionalnya telah melaporkan usul pencantuman sebanyak 294 guru.

“Data saat ini sebanyak 294 guru yang datang melaporkan usul pencantuman gelar dari berbagai perguruan tinggi dan berkasnya akan kami serahkan ke BKD Simalungun, BKD-lah yang melaporkan ke BKN, agar gelarnya dicantumkan,” jelasnya. (Mag05)