News

Cikman Minta KPK Kembangkan Kasus Nurhadi Hingga ke Palas

FaseBerita.ID – Menindak lanjuti kasus mantan sekretaris MA di KPK, yang dikaitkan dengan kepemilikan ratusan hektare lahan perkebunan di Kabupaten Padang Lawas (Palas), Ketua DPD KNPI Palas Risman Hasibuan meminta KPK untuk turun langsung.

Risman menegaskan, agar kasus Nurhadi dikembangkan, dan menelusuri secara mendalam terkait dengan kepemilikan asset Nurhadi di Padang Lawas.

Karena, ketua KNPI yang akrab disapa Cikman ini berpendapat, bahwa adanya aset Nurhadi di Padang Lawas bukan hanya kebetulan. Kuat dugaan ada sebuah kesepakatan atau kerja sama yang melibatkan pejabat.

“Nama NA sudah tak asing lagi di padang lawas sejak tahun 2012 silam,” kata Cikman kepada Metro Tabagsel, Kamis (11/6) di Sibuhuan.

Dimana saat itu lanjut Cikman, terjadi kasus pemberhentian bupati padang lawas pertama, Basyrah Lubis yang melibatkan fatwa mahkamah agung.

Isinya agar Basyrah Lubis dapat diberhentikan oleh mendagri dan kemudian mengangkat H Ali Sutan Harahap sebagai Bupati padang Lawas.

Kemudian nama Nurhadi kembali beredar di Padang Lawas pada tahun 2013 ketika sengketa pilkada dimenangkan oleh H Ali Sutan Harahap yang berpasangan dengan drg Ahmad Zarnawi Pasaribu di Mahkamah Konstitusi. Ditambah lagi permintaan saksi wali pada pernikahan putri bupati April 2015 lalu.

“Tentu melihat begitu sohornya nama nurhadi di padang lawas sejak tahun 2012 hingga memiliki asset perkebunan dengan luasan ratusan hektar tidak bisa dikatakan kebetulan saja. Dan masyarakat palas sudah tahu kedekatan antara bupati padang lawas dengan nurhadi sejak kasus pemberhentian bupati Basyrah Lubis 2012 silam.

Oleh karena itu kita meminta KPK untuk menyelidiki hubungan antara bupati palas dengan nurhadi dan terkait dengan kepemilikan asset nurhadi di padang lawas,” tandas Ketua KNPI ini. (tan)