News

Cegah Politik Uang di Simalungun, Bawaslu Patroli Pengawasan di Masa Tenang

PANEI TONGAH, FaseBerita.ID -Bawaslu Simalungun akan melakukan Patroli Pengawasan Antipolitik Uang selama tahapan masa tenang Pilkada 2020 pada Minggu, 6 Desember hingga Selasa, 8 Desember 2020.

Patroli dilakukan serentak di seluruh kecamatan se-Kabupaten Simalungun untuk mencegah praktik politik uang terutama untuk mempengaruhi kecenderungan pilihan pemilih. Kegiatan yang diluncurkan Minggu (6/12) ini melalui apel serentak pengawas pemilihan se –Kabupaten Simalungun.

Dalam melakukan patroli, Bawaslu Simalungun juga melibatkan Kepolisian Resor Simalungun. Anggota polisi turut turun bersama pengawas pemilihan untuk memastikan tidak ada tindak pidana pada masa tenang dan saat pemilihan mendatang.

Patroli pengawasan dilakukan untuk memastikan masa tenang bebas dari kegiatan politik yang berpotensi mempengaruhi preferensi pemilih pada pemungutan suara Pilkada Simalungun Tahun 2020. Di antaranya adalah kemungkinan masih adanya alat peraga atau bahan kampanye yang belum dibersihkan, dan terlebih praktik politik uang.

Pencegahan ini semakin penting dilakukan mengingat berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Simalungun dalam masa kampanye, setidaknya ditemukan 22 dugaan pelanggaran terdiri dari temuan sebanyak 6 dan laporan sebanyak 16. Selain itu juga untuk memastikan pemilih memahami dan menegakkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 (prokes) pada saat pemungutan suara.

Dalam patroli itu juga, Bawaslu Simalungun akan memastikan distribusi perlengkapan pemungutan suara (logistik) di TPS telah terlaksana sesuai dengan prosedur. Di samping itu, pengawas pemilihan pun akan memastikan kesiapan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) oleh jajaran KPU.

Patroli akan dilakukan oleh semua jajaran pengawas mulai dari pengawas TPS hingga Bawaslu RI. Kegiatan yang rutin dilaksanakan sejak Pilkada 2018 ini adalah kegiatan sosialisasi sebagai upaya pencegahan pelanggaran pemilihan. Sosialisasi dilakukan baik secara verbal maupun penyebaran bahan sosialisasi dengan tetap memperhatikan prokes.

Selain kegiatan luring, sosialisasi juga dilakukan melalui media daring dengan melibatkan pemilih sebanyak-banyaknya. Aktivitas patroli akan dilakukan dengan tetap menyesuaikan nilai-nilai atau kearifan lokal sesuai dengan karakter masyarakat di setiap daerah kecamatan setempat. Hal itu untuk meningkatkan efektivitas pencegahan pelanggaran agar pesan dapat lebih diterima oleh pemilih.

Patroli pengawasan telah dilaksanakan sejak penyelenggaraan Pilkada 2018 lalu. Program ini diketahui menekan angka praktik politik uang untuk mempengaruhi keterpilihan pemilih menjelang pemungutan suara.(rel/esa)

USI